Pemilu 2019 Sangat Melelahkan

JAKARTA - Banyaknya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal harus jadi perhatian. Selesai tahapan rekapitulasi pemungutan suara, mesti ada evaluasi dari jalannya pemilu yang digelar serentak pertama kali di Indonesia. Tapi evaluasi harus menyeluruh dan cermat.

"Menurut saya, satu sistem yang baik (pemilu serentak) memang harusnya dievaluasi. Tentu saja harus menyeluruh, dan tidak karena korban yang berjatuhan di penyelenggara pemilu," kata Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz di Jakarta, Selasa (23/4).

Sementara untuk korban yang meninggal saat menjalankan tugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara, kata August, harus diberikan penghargaan yang layak. Karena mereka adalah pahlawan demokrasi. Mereka berkorban, demi mengawal suara rakyat. Dan, banyaknya korban meninggal yang berasal dari petugas pemungutan suara, bisa jadi salah satu pintu masuk dilakukannya evaluasi.

"Ya, khusus untuk korban, harus diberikan penghargaan yang layak dan ucapan duka cita serta bela sungkawa yang mendalam. Hal ini tentu bisa menjadi satu pintu masuk untuk evaluasi, namun dalam konteks administrasi atau teknis pemilu, bukan dalam konteks sistem," ujarnya.

Kenapa evaluasi harus difokuskan pada administrasi dan teknis pemilu, karena menurut August, pemilu serentak itu memiliki tujuantujuannya sendiri. Oleh karena itu teknis administrasi kepemiluan, menjadi salah satu bagian dari evaluasi. Namun, ia kurang setuju dengan pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan, evaluasinya dalam rangka untuk tidak menyerentakkan pesta demokrasi. Menurut dia, pandangan seperti itu sangat terburu-buru.

"Bahwa evaluasi diperlukan, menurut saya hal itu wajib dilakukan. Tetapi sebaiknya menunggu sampai hajatan pemilu 2019 ini berakhir, setidaknya pasca penetapan hasil di tanggal 22 Mei dan pelantikan DPR dan Presiden di bulan Oktober mendatang," ujarnya.

Jadi, kata dia, dalam evaluasi nanti, benar-benar sudah didapatkan data utuh, apa saja yang jadi kekurangan dan kelemahan dari pemilu serentak yang sudah digelar. Sehingga evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif, dan menghindari parsialitas serta ketergesa-gesaan. Pendapat jauh beda diungkapkan peneliti SPD, Erik Kurniawan.

Menurut Erik, jika melihat kondisi yang terjadi, memang diperlukan evaluasi menyeluruh dari sisi manajerial atau administrasi kepemiluan di Indonesia. Tapi kalau dari sisi sistem pemilu, idealnya memang pemilu serentak. Hanya saja, memang harus dievakuasi, bentuk pemilu serentak itu seperti yang sekarang yang dilakukan, atau model serentak lainnya.

Ia sendiri lebih sreg jika model pemilu serentak itu terpisah antara pemilu nasional yakni pemilu yang memilih anggota DPR, DPD, dan memilih Presiden. Dan pemilu serentak yang sifatnya lokal yakni pemilihan kepala daerah dan DPRD.

Sangat Memberatkan

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan salah satu evaluasi mendasar adalah mendesain pemilu serentak nasional. Karena secara tata kelola, pemilu model sekarang sangatlah memberatkan.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta juga satu suara. Menurutnya, adanya petugas di tingkat TPS kelelahan, bahkan sampai puluhan yang meninggal dunia, menunjukan bahwa evaluasi pemilu sangat diperlukan.

"Perlu kita kaji lagi, walau hal ini terjadi hampir pada setiap pemilu, tetapi upaya pencegahan harus dilakukan, apakan penyebabnya karena murni teknis pemilu serentak juga perlu ada penelitian, karena dalam pemilu legislatif sebelumnya juga kadang pertugas sampai malam bahkan pagi, tetapi ada juga yang cepat selesai," katanya. ags/AR-3