Pemilihan Umum Serentak 2024 Sebaiknya Tanpa DPRD

JAKARTA - DPRD sebaiknya tidak disertakan dalam pemilihan umum (pemilu) serentak. Biar saja pemilu serentak cukup untuk presiden, DPR, dan DPD. DPRD dikeluarkan dari pemilu serentak saja. Usul ini disampaikan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Jumat (6/8).

Usul tersebut diungkapkan ketika membahas penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Titi, penggabungan pemilihan umum DPRD dengan Presiden, DPR, dan DPD membuat beban pemilih dan panitia penyelenggara pemilu menjadi lebih berat serta rumit.

Hal penyebab kompleksitas Pemilu 2024, sehingga perlu disederhanakan. Dia menuturkan, sebaiknya untuk sistem pemilu legislatif proporsional terbuka, terdapat aturan tidak banyak posisi yang dipilih secara bersamaan. Juga skala daerah pemilihan, sebaiknya tidak terlalu besar.

Sistem pemilu legislatif proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang memungkinkan pemilih untuk memberi suara kepada individu yang akan duduk di kursi parlemen, alih-alih hanya memberi suara berdasarkan partai. Pemilihan dengan model ini mengakibatkan banyaknya daftar nama calon legislatif yang tercantum di dalam surat suara.

Maka dari itu, Titi menilai bahwa pemisahan pemilihan DPRD dari pemilu Presiden, DPR, dan DPD bisa menyederhanakan pemilu. "Hal itu juga untuk menghindari pemilu yang terlalu crowded," tuturnya. Dia menambahkan pemilihan yang terlalu padat akan menyulitkan pemilih dan membebani petugas.
Halaman Selanjutnya....