Pemilih Terinformasi Akan Terhindar dari Hoaks

JAKARTA - Menjelang hari pemungutan suara yang kurang dari satu bulan lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan upaya untuk membereskan permasalahan non teknis terbesar, yaitu maraknya ujaran kebencian dan informasi hoaks. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi terkait hal teknis dan substantif kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas seputar Pemilu.

"Kalau mau punya Pemilu yang baik dan terhindar dari hoaks, salah satunya adalah kita harus timbulkan pemilih yang terinformasi dengan baik," ujar Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, saat Literasi Politik 'Hoaks Mengancam Hoaks," di Aula Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Jumat (29/3).

Pramono menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang harus terinfokan dengan baik terhadap pemilih. Pertama, pemilih dapat terinformasi dengan baik dalam hal teknis kepemiluan, seperti jadwal Pemilu, lokasi TPS, tata cara mencoblos yang baik, serta informasi mengenai DPT. Kedua, pemilih harus mendapatkan informasi yang bersifat substantif, seperti visi misi kandidat dan perbedaan program antar kandidat.

"Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin bagus tingkat pemilihnya. Itu idealnya," terangnya.

Selain itu, Pramono menerangkan bahwa informasi hoaks dan disinformasi menjadi tantangan yang serius ditengah upaya KPU melakukan sosialisasi informasi kepemiluan kepada masyarakat. Pasalnya, ia mengatakan dari hasil beberapa survei terakhir, masih ada sekitar 17 persen masyarakat yang belum menerima informasi kepemiluan dengan baik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa yang paling penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi bukan hanya hal teknis kepemiluan, tetapi terbiasa hidup dalam perbedaan, menghargai perbedaan pilihan politik, atau tidak terkejut dengan hal-hal yang sama. Namun, melihat dari situasi sekarang, masyarakat tengah dirundungi dengan arus informasi yang berkembang pesat.

Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menuturkan problem terbesar yang menjadi ancaman demokrasi adalah jika informasi-informasi hoaks ini ikut disebarkan oleh tokoh politik dan tokoh agama. Menurutnya, dengan elit politik ikut menjadi penyebar hoaks, maka akan semakin memperkeruh suasana dan dapat berakibat fatal bagi bangsa. tri/AR-3