Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Miliki Legitimasi Kuat

JAKARTA - Lembaga Survei Cyrus Network mengeluarkan rilis survei nasional pasca Pemilu 2019. Dari hasil survei tersebut, salah satu temuan menarik adalah Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang sangat kuat legitimasinya, sehingga kemungkinan besar pemerintahan berjalan dengan lancar dan didukung oleh banyak pihak.

Hal tersebut diungkapkan Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, saat pemaparan survei di Hotel Ashley, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (9/8). Eko menjelaskan, ada beberapa poin yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan.

Pertama, sebesar 93 persen pemilih menyatakan Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib, dengan 90 persen responden menyatakan Pileg berlangsung jujur dan adil dan 88 persen responden menyatakan Pilpres berlangsung jujur dan adil. "Kemudian, penyelenggaraan Pemilu juga mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.

Sebanyak 89 persen responden menyatakan bahwa KPU bertindak netral, dan sebanyak 91 persen responden menyatakan Bawaslu bertindak netral," lanjut dia. Selanjutnya, kata Eko, dalam bidang pemerintahan sebanyak 64 persen responden merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK selama lima tahun terakhir.

Lalu, survei ini juga memetakan beberapa sikap beragama masyarakat dan pengaruhnya terhadap penerimaan pada Pancasila. Temuan terkait ideologi ini juga menguatkan legitimasi Jokowi-Ma'ruf ditengah isu intoleransi dan radikalisme.

"Hal yang perlu jadi perhatian serius adalah 70 persen responden secara tegas menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara itu, ada 4,7 persen responden yang terang-terangan mendukung khilafah. Serta ada 13 persen responden yang menyatakan bahwa Indonesia harusnya berlandaskan syariat Islam," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, sebagian besar responden yakni 63 persen mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Jokowi dan Prabowo. Sebanyak 63 persen publik juga menganggap itu merupakan langkah untuk rekonsiliasi bangsa dan bukan untuk sekadar bagi-bagi kekuasaan dan jabatan.

"Kemudian, sekitar 43-51 persen menyarankan partai-partai seperti Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS bergabung ke dalam pemerintahan, sementara hanya 21-27 persen publik yang menyarankan partai tersebut tetap sebagai oposisi saja," ucapnya.

Untuk diketahui, Survei yang mengambil sampel 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada 22-28 Juli 2019 ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3 persen.

Siapkan Konsep

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan akan membawa hasil survei tersebut ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Meskipun demikian, ia mengakui pihaknya telah menyiapkan konsep-konsep yang akan ditawarkan kepada Jokowi jika bergabung ke pemerintahan.

"Soal konsep dan lain-lain sudah dibicarakan secara terbatas. Kalau di kita kan kewenangan itu ada di dewan pembina. Nah, itu sudah sedikit dibicarakan, tapi pada prinsipnya kita akan suarakan sepenuhnya kepada Pak Prabowo," ungkapnya.

Dasco pun pasrah terkait konsep yang ditawarkan partainya apakah akan diterima Presiden Jokowi atau tidak. Akan tetapi, ia yakin bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dengan Prabowo.

Sebab, Prabowo secara lisan sudah menawarkan konsep pemerintahan kepada Jokowi ketika pertemuan di MRT. "Sudah (penyampaian konsep), secara lisan sudah. Kan masih ada pertemuan-pertemuan lagi nanti, ya mungkin pertemuan itu untuk mematangkan," pungkasnya.

tri/AR-3