Pemerintah Undang Investor Eropa

JAKARTA - Pemerintah mengundang investor Eropa untuk ikut menanamkan modal di Indonesia dan membangun industri baterai kendaraan listrik. Untuk meyakinkannya, pemerintah menegaskan bahan baku baterai kendaraan listrik mayoritas bisa didapatkan di dalam negeri.

"Kenapa ini saya tawarkan (ke Eropa)? Komponen bahan baku baterai mobil itu empat, yaitu nikel, mangan, kobalt, dan litium. Di Indonesia, kami mempunyai tiga jenis bahan baku, yaitu nikel, mangan, dan kobalt, sementara litiumnya kita ambil dari luar," kata Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam webinar bertajuk Post Pandemic Economic Recovery: Attracting Investment through Structural Reform yang dipantau dari Jakarta, Selasa (21/9).

Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga menyebut sekitar 24-26 persen cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia. Fakta tersebut tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia karena jaminan pasokan bahan baku. "Maka izinkan kami untuk memberikan waktu kepada Indonesia untuk membangun hilirisasi. Kita ingin memberikan kontribusi kepada dunia dengan produk-produk yang berkualitas dan teknologi tinggi," katanya.

Seperti diketahui, Indonesia telah mengantongi investasi senilai 9,8 miliar dollar AS atau setara 142 triliun rupiah untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari Korea Selatan. Pekan lalu, Rabu (15/9), tahap pertama investasi asal Negeri Ginseng itu telah mulai terealisasi dengan dibangunnya pabrik battery cell senilai 1,1 miliar dollar AS di Karawang, Jawa Barat.

Tidak hanya Korea Selatan, pada akhir tahun ini akan pula dibangun pabrik baterai kendaraan listrik oleh CATL, produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok.

Pada kesempatan lain, Peneliti Center For Public Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Wicaksono, menuturkan pembangunan pabrik baterai akan mendorong permintaan kendaraan listrik.

"Untuk memajukan kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur hilir di Indonesia diperlukan, salah satunya pabrik baterai kendaraan listrik. Infrastruktur yang memadai akan mendukung terciptanya permintaan kendaraan listrik di dalam negeri," kata Agung Wicaksono, dalam keterangan pers Humas SBM ITB, Selasa (21/9).

Kemudahaan Izin

Terkait infrastruktur pendukung kendaraan listrik, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur tiga skema bisnis perizinan berusaha untuk Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Ini untuk mendukung ekosistem KBLBB yang baik.

"Secara garis besar skema bisnis dan perizinan berusaha untuk Badan Usaha SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) terbagi menjadi skema provider, skema retailer, dan skema kerja sama. Sementara untuk badan usaha SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) hanya diwajibkan memiliki nomor identitas SPBKLU," ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, dalam webinar Mekanisme Perizinan Berusaha Infrastruktur Pengisian KBLBB, di Jakarta, Selasa (21/9).