Pemerintah Terus Jaga Sisi Pembiayaan APBN

Jakarta - Kementerian Keuangan menekankan pentingnya untuk terus menjaga sisi pembiayaan dalam APBN 2018 dengan mengelola penerbitan Surat Berharga Negara. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terdampak oleh gejolak global. "Situasi hari ini memang sesuatu yang harus terus kita monitor secara sangat cermat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (9/5) malam.

Sri Mulyani mengatakan situasi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara saat ini dalam kondisi baik dan sudah banyak penyerapan dana yang dilakukan dari lelang rutin Surat Utang Negara, Sukuk Negara maupun obligasi valas sejak awal tahun. Namun, menurut dia, dalam menghadapi ketidakpastian pelaku pasar terkait membaiknya kondisi perekonomian di AS, pemerintah mencoba untuk memahami minat maupun tingkah laku investor di pasar saham maupun obligasi negara.

Hal ini perlu dilakukan agar investor yang berminat menanamkan modal di bursa efek maupun Surat Berharga Negara bukan merupakan pelaku musiman yang sewaktu-waktu pergi apabila kondisi ekonomi Indonesia dirasakan kurang baik. "Tentu kita harus perhatikan secara detail mereka yang menjadi bonds holder kita jangka panjang dan mereka yang akan mencoba mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dalam situasi sekarang ini," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus menyakinkan para investor bahwa fundamental ekonomi dalam keadaan baik yang terlihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2018 maupun defisit anggaran yang masih di bawah kisaran dua persen terhadap PDB.

Opsi Lain

Meski demikian, pemerintah mempunyai opsi lain untuk mengamankan pembiayaan, yaitu melalui pendanaan program yang sudah disepakati dari lembaga multilateral serta penambahan modal melalui private placement. "Private placement sebagai salah satu alternatif apabila market dalam situasi yang tidak rasional.

Tidak rasional dalam arti mereka meminta rate yang sangat ekstrem tinggi, yang tidak bisa dijustifikasi dari fundamental plus appetite risk yang bisa kita akomodasi," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah tidak menyerap dana dari lelang rutin lima seri Surat Utang Negara pada Selasa (8/5) dengan penawaran yang masuk hanya 7,18 triliun rupiah. Padahal lelang rutin ini untuk menyerap dana dengan target indikatif awal 17 triliun rupiah.

Ant/E-10