Pemerintah Tambah Rp9,11 Triliun untuk Membangun di IKN

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengalokasikan 9,11 triliun rupiah untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari tambahan anggaran 2025 sebesar 40,59 triliun rupiah.

"Untuk keberlanjutan pembangunan IKN, ada tambahan anggaran sebesar 9,11 triliun rupiah," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu (18/9).

Seperti dikutip dari Antara, Basuki mengatakan sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 11 September 2024 tentang Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBNTA 2025, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran 40,59 triliun rupiah.

Basuki mengatakan keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program non quick-win. Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.

Untuk bidang Bina Marga, program non quick-win ini untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.
Halaman Selanjutnya....