Pemerintah Tak Akan Menyetop BPJS Kesehatan

JAKARTA - Masyarakat diharapkan untuk tidak diliputi kekhawatiran terkait kepastian keberlangsungan kebijakan asuransi kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan.

Pemerintah tidak akan menyetop BPJS Kesehatan karena kebijakan tersebut dirasa sangat penting bagi masyarakat. "BPJS terus tetap akan ada, nggak akan pernah berhenti selama pemerintah tidak pernah menyetop soal kesehatan.

Ibu jangan khawatir," kata Anggota Komisi III DPR, Sahroni menjawab kekhawatiran warga saat kunjungan kerja di Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/8).

Sahroni mengakui hingga kini masih ada keluhan yang didengarnya terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien menggunakan BPJS Kesehatan.

Untuk itu, politisi Nasdem ini meminta pembenahan lebih baik oleh BPJS, khususnya pelayanan di rumah sakit.

"Tapi banyak memang yang kekurangan (BPJS) yang luar biasa di tiap-tiap daerah. Saya nggak tahu apakah di Jati Pulo dan sekitarnya BPJS sudah sesuai atau belum.

Untuk di Jakarta Utara luar biasa banyak sekali kekurangan atau hambatan yang dalam prosesnya menerima pasien BPJS," bebernya.

Masalah kesehatan, menurut Sahroni, sangat vital, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi berisiko tinggi, seperti pengemudi atau ojek beraplikasi online.

Mereka yang menggantungkan hidupnya dengan mencari penumpang melalui aplikasi tersebut harus memiliki BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan. Profesi ojek online sangat rentan terhadap kecelakaan di jalan raya ataupun kejahatan.

"Berpikir ini (BPJS Kesehatan/ asuransi kesehatan) akhirannya kok mahal, tapi itu penting. Jangan mengandalkan motor.

Kalau motornya rusak bisa dibenerin, tapi kalau orangnya bagaiamana," imbuh Sahroni kepada Eko, pengojek online warga RT 04/04, Jati Pulo yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan hingga patah tulang tangan kanan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara.

Selain di Jati Pulo, Sahroni juga melakukan kunjungan kerja di Lapangan Kopajaya, Bojong, Rawa Buaya Jakarta Barat. Sama seperti di Jati Pulo, sekitar seribu warga yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut.

Isu SARA

Dalam kesempatan tersebut secara khusus Sahroni mengingatkan masyarakat untuk tak terbawa isu SARA pada pesta demokrasi pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.

Calon presiden dan wakil presiden harus sesuai kata hati tanpa ada paksaan, termasuk dari isu agama yang kerap dimainkan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Sahroni menekankan para calon presiden dan wakil presiden keseluruhannya merupakan putra bangsa. Karenanya ia menekankan masyarakat untuk tak terpecah belah meski pilihan politik berbeda.

"Bapak ibu tadi malam sudah melihat dan mendengar langsung calon presiden dan calon wakil presiden, baik Jokowi dan Ma'ruf Amin serta Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini adalah putra-putra bangsa yang akan memimpin pertarungan di tahun depan.

Silahkan bapak-ibu pilih dengan sesuai kata hati, jangan memilih karena paksaan. Jangan jadikan agama untuk pedoman menjalankan politik," pesan Sahroni. ion/N-3