Pemerintah Segera Reformasi Subsidi Energi

JAKARTA - Pemerintah perlu menghapus domestic market obligation (DMO) batu bara karena kebijakan tersebut hanya mensubsidi harga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah itu juga untuk mempercepat transisi energi dari energi kotor ke energi bersih.

Karenanya, pemerintah tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan eksternal dalam mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi ramah lingkungan selama masih ada ruang kebijakan di internal.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, dalam transisi energi, pemerintah tidak perlu menunggu dan bisa melakukan beberapa hal dengan mereformasi kebijakan sehingga bisa menarik investasi EBT dalam jumlah besar.

"Reformasi subsidi energi, termasuk kebijakan harga DMO yang mensubsidi harga pembangkitan PLTU," tegasnya pada Koran Jakarta, Selasa (11/1).

Dia mengatakan, dalam jangka menengah, kebijakan DMO itu memang perlu dihapus. Paling tidak saat ini perlu ada penyesuaian harga DMO untuk mengurangi disparitas dengan harga pasar internasional. "Dari pemerintah perlu punya kerangka untuk phase out DMO seiring dengan rencana pemerintah untuk melakukan transisi energi, khususnya pengurangan PLTU batubara,"ucapnya
Halaman Selanjutnya....