Pemerintah Pertajam Fokus dan Tujuan Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah terus mempertajam fokus dan tujuan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada dua tujuanutama. Reformasi birokrasi general dan tematik.

"Pertama dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem internal pemerintahan yang sebagian besar masih dihinggapioleh banyaknya praktik birokrasi yang tidak baik. Tujuan ini akan dicapai dengan reformasi biokrasi general," kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Minggu (18/7)

Kedua, kata Tjahjo, dilakukan untuk mempercepat tercapainya agenda prioritas Presiden dan WakilPresiden melalui reformasi birokrasi tematik. Fokus reformasi birokrasi tematik sendiri adalah mengurai bottleneck pada birokrasi yang menyumbat pencapaian agenda prioritas Presiden.

"Agar tercipta pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang fokus dan sinergi, maka perlu disepakati tema agenda prioritas yang akan ditetapkan, misalnya investasi dan PercepatanEkonomi Nasional (PEN)," katanya.

Menteri Tjahjo juga menyatakan, lokus dari penajaman road map birokrasi lebih diperkuat pada peran kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan koordinasireformasi birokrasi. Sedangkan untuk implementasi, penekanan semula adalah delapan area perubahan di instansi pemerintah, bergeser menjadi kolaborasi dan integrasi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, termasuk memperjelas peran masing-masing.

"Perbedaan terakhir, untuk memayungi koordinasi dan implementasi penajaman road map reformasi tersebut, produk hukum akan diterbitkan dalam bentuk Perpres," ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa ada dua program yang diharapkan mempercepat proses reformasi birokrasi. Dua program itu yakni penguatan akuntabilitas kinerja dan pembangunan zona integritas.

"Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Bappenas akan mempercepat terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)," katanya.

Jadi, kata Tjahjo, sistem akuntabilitas ini tidak lagi sebatas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Jika pada SAKIP fokus perbaikan adalah pada manajemen kinerja setiap instansi pemerintah, maka pada SAKP fokus perbaikannya adalah pada manajemen kinerja pemerintah sebagai sebuah whole government.

"Indikator Kinerja Pemerintah akan menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, kolaborasi dan sinergi akan menjadi nilai yang sangat mendasari pelaksanaan SAKP ini. Sementara dalam hal pembangunan Zona Integritas (ZI), fokus Kemenpan RB adalah untuk mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategis karena memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar.

"Misalnya, kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan, dan sektor aparat penegak hukum atau APH," katanya.

Tjahjo juga membeberkan sasaran yang ingin diwujudkan pada ZI kawasan. Sasaran itu antara lain untuk mempercepat dwelling time, menurunkan potensi Pungli dan penyelundupan, serta mencegah peredaran barang terlarang. Adapun pada sektor aparat penegak hukum, sasaran ZI adalah untuk menciptakan aparat yang lebih berintegritas danmemberikan pelayanan publik yang prima. Sehingga upaya penegakkan hukum dapat teraksana secarabaik.