Pemerintah Perlu Tunjuk BUMN Kelola Aspal Buton

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam buton kepada perusahaan milik BUMN, untuk mengoptimalisasi produksi dari potensi cadangan aspal alam buton di Indonesia.

"Sejauh ini kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih dikuasai oleh impor aspal minyak. Untuk menekan impor itu, produksi aspal alam buton harus dioptimalkan," kata pengamat hukum energi dari Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/2).

Saat ini dari 42 IUP aspal alam buton, hanya enam IUP yang aktif kegiatan produksi pertambangannya, padahal pemerintah memiliki program percepatan pemanfaatan produksi aspal alam buton untuk menekan impor aspal minyak dari luar negeri.

"Sebaiknya ada penugasan ke BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN melalui penawaran IUP untuk aspal," ujarnya.

Penugasan tersebut menurut Redi, penting supaya ada transformasi bisnis kepada BUMN tambang yang tidak melulu pada batubara, kecuali aspal dan mineral semata.
Halaman Selanjutnya....