Pemerintah Perlu Tunjuk BUMN Kelola Aspal Buton

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam buton kepada perusahaan milik BUMN, untuk mengoptimalisasi produksi dari potensi cadangan aspal alam buton di Indonesia.

"Sejauh ini kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih dikuasai oleh impor aspal minyak. Untuk menekan impor itu, produksi aspal alam buton harus dioptimalkan," kata pengamat hukum energi dari Universitas Tarumanegara (Untar), Ahmad Redi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/2).

Saat ini dari 42 IUP aspal alam buton, hanya enam IUP yang aktif kegiatan produksi pertambangannya, padahal pemerintah memiliki program percepatan pemanfaatan produksi aspal alam buton untuk menekan impor aspal minyak dari luar negeri.

"Sebaiknya ada penugasan ke BUMN atau anak-anak perusahaan BUMN melalui penawaran IUP untuk aspal," ujarnya.

Penugasan tersebut menurut Redi, penting supaya ada transformasi bisnis kepada BUMN tambang yang tidak melulu pada batubara, kecuali aspal dan mineral semata.

Mengacu data Kementerian ESDM hasil koordinasi dengan Dinas Pertambangan (Distamben) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terdapat sebanyak 54 juta ton potensi cadangan aspal alam buton. Terdapat sebanyak 833 juta ton sumber daya aspal alam buton di Indonesia.

Belum Terbuka

Dia menilai, minimnya keaktifan IUP aspal alam lebih dikarenakan belum terbukanya pasar aspal di dalam negeri secara luas.

Dengan kapasitas modal, sumber daya manusia, teknologi dan akses pasar yang luas, peran BUMN sangat penting untuk pengelolaan aspal alam buton tersebut.

"Ini menjadi modal bagi optimalisasi pengusahaan aspal di Indonesia, khususnya Buton. Dan pemerintah bisa menawarkan IUP yang tidak aktif itu kepada anak perusahaan BUMN," ujarnya.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, terdapat sumber daya aspal di Pulau Buton sebesar 792,5 juta ton dan cadangan sebanyak 182,65 juta ton.