Pemerintah Pacu UMKM "Go Digital"

JAKARTA - Pemerintah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggunakan teknologi digital dan memperluas akses pasar melalui marketplace. Sebab, UMKM diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM bisa terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Hingga Mei 2021 tercatat sudah ada 13,5 juta UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital.

Untuk mendorong digitalisasi UMKM, pemerintah menyusun sejumlah strategi, salah satunya dengan meluncurkan program e-Smart Industri Kecil Menengah (IKM) yang diinisiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"IKM yang mengikuti e- Smart IKM nantinya akan dibekali keterampilan-keterampilan yang relevan agar dapat memanfaatkan marketplace secara optimal," kata Direktur Jenderal IKM dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam pembukaan workshop "e-Smart IKM Aneka, Kimia, Sandang, dan Kerajinan" secara daring, Selasa (22/6).

Gati menjelaskan program e-Smart IKM akan memberikan edukasi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku IKM untuk mampu memasarkan produknya lewat platform digital.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan sejumlah tantangan untuk bisa terus mendorong UMKM masuk ekosistem digital. Menurut Teten Masduki, masalah literasi digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro, saat ini bisa diselesaikan dengan keberadaan reseller.

Masalah lainnya, lanjut dia, yakni soal kapasitas produksi UMKM, terlebih ketika mereka masuk ke platform yang besar, UMKM juga harus memperhatikan kapasitas produksi. Dia menuturkan UMKM juga perlu memanfaatkan platform media sosial yang bisa menjadi fase sebelum UMKM masuk ke platform e-commerce besar.

Efektivitas Anggaran

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menginginkan agar usulan Kemenkop UKM terkait anggaran 600 miliar rupiah untuk digitalisasi UMKM berbasis data tunggal harus berjalan efektif dan mampu membangun interkoneksi berkelanjutan berbagai pihak terkait.

Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Selasa (22/6), menyebutkan pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan anggaran 600 miliar rupiah untuk penyusunan basis data tunggal. "Saat ini masih ada kesulitan pada penentuan jumlah pengusaha yang terkelompok berdasarkan jenis usahanya yang berada pada lokasi yang sama. Padahal jumlah UMKM per 2020 berdasar data BPS sudah terekap sejumlah 64 juta usaha," katanya.

Menurut dia, meskipun angka jumlah UMKM itu telah terangkum, namun ketika hendak mengelompokkan data para pelaku UMKM memerlukan waktu yang sangat lama sehingga basis data tunggal ini sangat urgen atau sangat mendesak untuk segera dibentuk.

"Di Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021, Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha. Padahal, pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Artinya baru 13 persen dari total 64 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan digitalisasi teknologi," katanya.