Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pemilu 2024 -- KPU Minta Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Optimistis Akan Terselenggara dengan Baik

Foto : istimewa

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro

A   A   A   Pengaturan Font

Negara akan mendukung penuh kerja KPU Bawaslu, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, serta demokratis.

JAKARTA - Pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, meski akan menghadapi banyak kerumitan. Optimisme ini dikemukakan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Selasa (15/2).

"Pemilu 2024 sangat kompleks karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada Serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," ujar mantan Ketua KPU ini. Dia menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar.

Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU-Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan. "Ini terutama pada tingkat paling bawah seperti petugas di Tempat Pemungutan Suara, PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus diantisipasi," tegas Juri.

Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU Bawaslu, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, serta demokratis. "Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu milik KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR akan mendukung. DPR support regulasi. Pemerintah dukung pelaksanaan pemilu meliputi anggaran, pengamanan, dan infrastruktur. Kolaborasi ini terus dijalin," jelas Juri.

Sedang mengenai peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan carut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul saat pemilu. Tapi semua terus diperbaiki dan setiap pelanggaran ditindak. Soal DPT sudah ada upaya integrasi data dengan Kemendagri. Terkait politik uang ada banyak penindakan. Demikian juga, politisasi birokrasi sudah ada perbaikan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Antara, Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top