Pemerintah Lemah Kendalikan Pasar

JAKARTA - Harga minyak goreng curah tak juga kunjung turun meskipun pemerintah sudah menggelontorkan subsidi untuk komoditas pangan tersebut. Melihat kondisi itu, pemerintah dianggap tak mampu mengendalikan swasta meskipun sejumlah kebijakan telah digulirkan, baik dari sisi perdagangan maupun industri.

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya 19.875 rupiah per kilogram (kg), sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per dua liter.

"Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain, ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," tukas Akmal di Jakarta, Senin (4/4).

Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu menyarankan pemerintah menjadi price leader untuk semua komoditas strategis, seperti pangan dan energi. Terkait gejolak harga minyak goreng, swasta terkesan berkuasa penuh terhadap harga.

Akmal menilai pemerintah yang memiliki kekuasaan tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. "Seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaanya, termasuk distribusinya," tukasnya.
Halaman Selanjutnya....