Pemerintah Harus Memperbaiki UU Cipta Kerja

"Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," kata Anwar.

MK juga meminta pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UU tersebut.

Tertib Hukum

Penasihat senior Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menyatakan putusan MK itu sebagai pedoman tentang tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan mandat konstitusi.

"Hakim MK memberikan pendapat tentang konstitusionalitas dan tertib hukum tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi publik yang disebut sebagai partisipasi bermakna. Kata kunci putusan di tidak adanya partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, jadi harus ditaati pemerintah," kata Gunawan.
Halaman Selanjutnya....