Pemerintah Harus Lebih Berani Pasang Target Ambisius dengan Skema JETP

JAKARTA - Dengan disepakatinya skema pembiayaan transisi energi yang berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dollar AS pada KTT G20, pemerintah Indonesia seharusnya lebih berani memasang target ambisius dalam mengurangi emisi karbon.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, di Jakarta, Kamis (17/11), mengatakan target yang ambisius itu diperlukan karena Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju yang perkembangan transisi energinya lebih pesat.

Langkah pemerintah untuk bertransisi ke energi baru terbarukan, kata Berly, sangat lamban sehingga harus meniru kiat-kiat yang dilakukan negara-negara maju.

"Saya berharap dengan limpahan dana melalui skema JETP untuk Indonesia ini bisa membuat target transisi bisa lebih tinggi lagi, bahkan bauran energi jangan hanya 23 persen pada 2025," katanya.

Dengan dana senilai 310 triliun rupiah, semestinya target bauran energi 23 persen porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 bisa dilampaui.

"Kita harus kawal bersama penggunaannya, supaya kita tidak selamanya di papan bawah terus dalam hal transisi. Bila perlu target baurannya 30 persen pada 2030 dan 40 persen pada 2040.

Masih Tumbuh

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, meminta pemerintah agar menyadari kalau negara-negara G20 secara umum sudah pada tahap negatif dalam hal pemanfaatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, sedangkan Indonesia masih terus tumbuh.

"RI salah satu negara yang kapasitas PLTU-nya masih tumbuh dan bahkan tertinggi. Setelah Indonesia, baru disusul Turki dan Tiongkok," jelas Tata.

Dia mengakui bahwa memang sudah ada kemajuan terkait transisi, namun masih jauh dari memadai untuk menghentikan krisis iklim dan dampaknya.

Menurut Tata, PLTU batu bara seharusnya sudah ditutup sebanyak 80 persen pada 2030 dan ditutup total pada 2040 untuk mencegah kenaikan suhu global tidak melampaui suhu 1,5 derajat Celsius.

"Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari negara-negara penghasil emisi," ujar Tata.

Berkaitan dengan skema pembiayaan JETP, ia mengatakan kalau dana tersebut memberi peluang untuk merealisasikan komitmen menjadi implementasi, terutama melalui pembiayaan pensiun dini PLTU batu bara. JETP juga dapat memberikan sinyal secara global mengenai akselerasi transisi energi secara konkret.

Greenpeace, tambahnya, merekomendasi untuk membuat dan menerapkan kerangka kebijakan yang konsisten untuk akselerasi transisi energi. "Setop pembangunan PLTU batu bara yang baru dan beri insentif untuk pengembangan EBT dan disinsentif bagi batu bara," tegas Tata.