Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Ibadah Haji

Pemerintah Harus Atasi Masalah Penerbangan

Foto : ANTARA/Muhammad Adimaja

Rapat tingkat menteri -- Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin jalannya Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/6). Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa secara keseluruhan mulai dari persiapan dan pelaksanaan layanan serta fasilitisasi pelaksanaan haji 2023 berjalan dengan baik.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebut pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah penerbangan jemaah haji. Hal tersebut juga berlaku untuk sektor lain seperti akomodasi, kesehatan, dan transportasi lainnya.

"Peningkatan kerja sama antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia untuk lebih mempererat lagi kerja sama di semua sektor, terutama transportasi udara," ujar Muhadjir, dalam konferensi pers penyelenggaraan haji di Jakarta, Selasa (6/6).

Dia menyebut beberapa masalah terkait penerbangan jemaah haji seperti pergeseran jadwal penerbangan yang akan menggeser jadwal lain seperti akomodasi. Selain itu, kapasitas pesawat yang berkurang akan mengganggu jumlah kelompok terbang yang sudah ditentukan.

"Yang tahun ini ada beberapa kendala dari pihak maskapai penerbangan, yang saya kira itu perlu diselesaikan yang bersifat government to government (G2G). Tidak cukup hanya diselesaikan dengan pihak maskapai penerbangan saja," jelasnya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan beberapa penyebab terjadinya masalah penerbangan jemaah haji. Untuk masalah keterlambatan dari maskapai Garuda Indonesia disebabkan suku cadang pesawat yang harus diimpor dari Lithuania.

Dia menambahkan, untuk masalah dengan maskapai Saudi Airline sebab pesawat yang sesuai kontrak belum siap. Maskapai sempat mendatangkan berapa pesawat, tapi tidak sesuai dengan kontrak. "Misal satu pesawat untuk bisa ditempati oleh 480 jemaah akan tetapi fakta yang datang Itu hanya kapasitasnya untuk 405 jemaah. Sehingga ada 75 jamaah lain yang harus menunda keberangkatannya," katanya.

Pihaknya berkomitmen akan memberikan catatan tertentu untuk perbaikan ke depan seperti mencantumkan penalti untuk keterlambatan. Hal tersebut untuk mengantisipasi kerugian material.

"Memang yang kita tidak bisa ini kan kalau nonmaterial ya tuh. Kayaknya jemaah terganggu karena terlambat sekian jam berapa nggak terbang-terbang itu. Ya seperti itulah ini yang kita akan coba mitigasi ke depan," ucapnya.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top