Pemerintah Harus Atasi Kesulitan Kerja Gen Z

JAKARTA - Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar lagi terhadap masalah generasi Z yang sulit memperoleh pekerjaan. Baru-baru ini ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun media massa, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat pesat.

Gen Z adalah mereka yang lahir pada 1997 hingga 2012. Sebagian besar generasi Z adalah anak-anak dari generasi X atau milenial yang lebih tua. Generasi Z lahir pada awal abad ke-21, dan sebagai generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda.

Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Meikyansah, mendorong pemerintah untuk memberi atensi lebih. "Polemik gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (11/8).

Lebih lanjut, Charles menyoroti isu gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

"Ini kan ramai di media sosial, gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukan solusinya," ungkap Charles.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta gen Z usia 15-24 yang menganggur tahun ini. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Itu artinya, gen Z menyumbang 50,29 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia.

Jika ditambah dengan mereka yang tergolong bukan angkatan kerja, tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan (Not in Employment, Education or Training/ NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta orang.

Menurut Charles, walaupun masalah budaya kerja hingga perilaku gen Z yang dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan, hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka "disingkirkan" dari persaingan dunia kerja.

"Gen Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif, yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini, mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan nonformal tentang budaya kerja," jelas Legislator Dapil Jawa Timur IV itu.

Memang belakangan banyak perusahaan yang mengeluhkan etika kerja gen Z yang tidak biasa dan kerap membuat rugi perusahaan. Dalam dunia kerja, gen Z diketahui memiliki kekhasan sendiri karena mayoritas memilih pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti work life balance, bekerja remote, dan sangat konsen terhadap komponen gaji.

"Sebenarnya baik ya tuntutan-tuntutan itu, namun banyak perusahaan yang masih memiliki budaya lama di mana menuntut karyawan militan dalam bekerja. Harus ada formulasi yang adil agar ada win-win solution untuk semua," terang Charles.

Investasi Minim

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan saat ini klaim investasi mampu meningkatkan serapan kerja perlu dipertanyakan.

Investasi yang masuk ke Indonesia makin dominan padat modal yang artinya tidak butuh banyak tenaga kerja. Kalaupun ada tenaga kerja bersifat semi skilled dan high skilled.

"Jadi ada missmatch juga dengan profil angkatan kerja di banyak daerah," ucap Bhima.

Pemerintah, menurut Bhima, sebaiknya terus mempromosikan investasi yang bersifat padat karya, misalnya pengolahan produk pertanian dan perkebunan. Kemudian, insentifnya digeser dari industri padat modal ke padat karya.

Di sisi lain, lanjut Bhima, dalam beberapa bulan terakhir tak sedikit industri padat karya yang tutup dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pemerintah tak mampu menjamin keberlanjutan industri padat karya yang ada.