Pemerintah Genjot Berbagai Bantuan Sosial

JAKARTA - Pemerintah sedang ngebut realisasi bantuan sosial (bansos) tambahan untuk meringankan beban sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi korona. "Pemerintah all out. Total melayani masyarakat," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dalam webinar keterbukaan informasi publik 2020 di Jakarta, Kamis (6/8).

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial kepada pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah untuk menambah daya beli masyarakat. Kemudian, lanjut dia, Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga ada tambahan modal kerja.

Pemerintah, ucap dia, sedang memformulasikan dan memfinalisasi skema program bansos produktif bagi UMKM. Sebelumnya, untuk UMKM pemerintah mengucurkan subsidi bunga kredit dengan alokasi total 35,28 triliun rupiah. Targetnya 60,66 juta debitur. Ada juga penundaan pokok total 285 triliun rupiah selama enam bulan hingga Desember 2020.

Selain itu, pelaku UMKM mendapat insentif pajak penghasilan final tarif 0,5 persen ditanggung pemerintah, penjaminan kredit modal kerja, hingga penempatan dana di bank Himbara untuk dikucurkan lagi menjadi kredit kepada sektor riil.

"Direncanakan juga akan pinjaman rumah tangga, tanpa bunga. Tapi itu sedang disiapkan pemerintah di luar skema," katanya.

Adapun skema bansos selama ini adalah program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, diskon listrik, bantuan tunai non-Jabodetabek, bansos sembako Jabodetabek, bantuan langsung tunai dana desa, dan kartu prakerja. Yustinus juga menyebutkan akan ada tambahan beras untuk PKH dan tambahan tunai sebesar 500 ribu rupiah per bulan untuk penerima kartu sembako. Ant/G-1