Pemerintah Diminta Ciptakan Iklim Investasi di EBT yang Kondusif

JAKARTA - Pemerintah menyatakan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transitions Partnership (JETP) akan membatasi emisi sektor ketenagalistrikan Indonesia sebesar 290 juta ton (megaton) setara karbon dioksida (CO2e) pada 2030.

Dalam World Bank Event: Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue di Jakarta, Senin (27/11), Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, mengatakan komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama di kemitraan JETP senilai 20 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan 330 triliun rupiah.

Kesepakatan JETP sendiri terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) di bawah komando Amerika Serikat (AS) dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Perancis, dan Uni Eropa.

"Tujuannya adalah memastikan Indonesia bisa capping (membatasi) jumlah produksi CO2e di 290 megaton atau lebih rendah dari 357 megaton CO2e yang merupakan baseline value kita," kata Menkeu.

Selain membatasi jumlah produksi CO2e, kemitraan tersebut utamanya bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan pembangkit listrik energi terbarukan hingga mencapai 34 persen dari seluruh pembangkit listrik pada 2030.

Kemitraan, paparnya, juga mendukung pensiun dini dan membatasi pengembangan PLTU atau pembangkit listrik tenaga batu bara, dan mendukung masyarakat yang terkena dampak untuk beradaptasi dengan transisi energi.

JETP juga berupaya memperbaiki lingkungan bisnis dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan dan meningkatkan sarana keuangan untuk proyek-proyek berkelanjutan sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

"Untuk itu dibutuhkan banyak sekali financing termasuk tadi untuk retirement of coal-fire power plant, accelerating untuk transformasi ke renewable energy dan juga mendukung komunitas yang terdampak akibat transformasi ini," katanya.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, yang diminta pendapatnya mengatakan Indonesia dengan kekayaan sumber daya energi terbarukan, seharusnya mencari pendanaan alternatif dan fokus kepada kemampuan untuk menarik investor dalam dan luar negeri agar berinvestasi energi terbarukan.

"Kita harus memimpin energi baru terbarukan. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi di bidang EBT yang kondusif, sustain. Izin dipermudah, insentif jangka panjang, kepastian hukum. Resources kita berlimpah ruah, kita harus memimpin pengembangan EBT di Asia," kata Fahmi.

Dukungan Pemerintah

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan JETP tidak ideal, tetapi paling tidak telah mendorong adanya perencanaan untuk melakukan transisi energi di sektor listrik dengan komitmen pendanaan. Komitmen JETP hanya sebesar 21 miliar dollar AS atau sekitar 330 triliun rupiah, sedangkan kebutuhan Indonesia sekitar 97 miliar dollar AS.