Pemerintah Bayangan Minta Heyzer Diberhentikan

YANGON - Pemerintah bayangan (National Unity Government/NUG) dan masyarakat sipil Myanmar pada Selasa (23/8) mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah gagal melawan junta. Oleh karena itu NUG dan lebih dari 850 kelompok masyarakat sipil meminta PBB untuk memberhentikan utusan yang ditunjuknya setelah kunjungannya pada pekan lalu, hingga PBB menunjukkan komitmen yang serius untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang memburuk di Myanmar.

Pada 17-18 Agustus lalu, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, berkunjung ke Myanmar dan dan bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Ibu Kota Naypyidaw.

Menurut sebuah pernyataan dari PBB, Heyzer mendesak Jenderal Min Aung untuk mengakhiri kekerasan terhadap penduduk sipil negara itu, dihentikanya eksekusi mati dan membebaskan tahanan politik negara itu.

Tetapi penentang rezim menyatakan keraguan bahwa kunjungan itu akan mengubah kondisi di Myanmar dan memperingatkan bahwa kunjungan itu berisiko memberikan legitimasi kepada rezim, yang menggulingkan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih secara demokratis dalam kudeta 1 Februari 2021.

Pada Selasa, Kyaw Zaw, juru bicara kantor Presiden NUG Duwa Lashi La, mengatakan bahwa PBB seharusnya memberikan daftar konsekuensi kepada junta jika gagal melaksanakan tuntutan Heyzer.

"(Tuntutannya) bukanlah hal yang luar biasa, tetapi dia seharusnya memberi tahu (Min Aung Hlaing) tindakan apa yang akan diambil atau apa yang direncanakan jika dia tidak mematuhinya," kata Kyaw Zaw. "Hanya dengan begitu itu akan dipandang sebagai pertemuan yang bermakna," imbuh dia.

Pernyataan Bersama

Pernyataan Kyaw Zaw muncul sehari setelah 864 kelompok masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Majelis Umum PBB untuk mencopot Heyzer menjelang sidangnya bulan depan.

"Kami menyerukan Majelis Umum PBB untuk menarik mandat utusan khusus untuk Myanmar," kata pernyataan itu yang ditandatangani ratusan organisasi prodemokrasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Kami juga meminta Sekjen PBB untuk menunjukkan komitmen seriusnya untuk menyelesaikan krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang menghancurkan di Myanmar dengan mengambil peran pribadi di Myanmar dan mengambil tindakan tegas," imbuh pernyataan bersama itu.RFA/I-1