Pemerintah Akan Santuni Petugas KPPS yang Meninggal

BOGOR- Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memberi santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Menurut dia, pemerintah akan segera mengalokasikan anggaran untuk para petugas yang telah berjasa dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 itu.

"Saya sudah mengecek, kemungkinan kita bisa mengakomodasi (pemberian santunan) melalui standar biaya yang tidak biasa," kata Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/4).

Namun, Sri Mulyani belum bisa membeberkan berapa santunan yang akan diterima pihak keluarga, sebab saat ini anggarannya masih dihitung. "Di dalam konteks ini, nanti kita lihat berapa kebutuhan dan memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis, mengatakan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia bertambah menjadi 119 orang. Selain itu, 548 orang dilaporkan sakit. Jumlah ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum, Selasa (23/4), pukul 16.30 WIB.

"Petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang, terdiri dari 119 meninggal dunia, 548 sakit," kata Viryan, di Jakarta.

Jumlah tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di 25 provinsi. Anggota KPPS yang meninggal dunia maupun sakit disebabkan kelelahan dan kecelakaan.

Di tempat terpisah, anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan sebanyak 33 pengawas pemilu meninggal dunia usai melakukan tugas pengawasan Pemilu 2019. Jumlah ini mengacu pada data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dikumpulkan hingga Senin (22/4) malam.

"Tercatat 33 orang pengawas pemilu meninggal dunia," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, melalui keterangan tertulis, Selasa.

Data tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota di 10 provinsi. Paling banyak berada di Jawa Barat, yaitu sebanyak 10 orang. Di samping itu, ada pula pengawas yang mengalami kekerasan saat bertugas. Jumlahnya 19 orang, tersebar di 16 kabupaten/kota di 11 provinsi.

"Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang pengawas pemilunya paling banyak mendapat kekerasan, yaitu masing-masing dua orang," ujar Afif.

Bawaslu juga mencatat, sebanyak 117 orang pengawas pemilu mengalami kecelakaan. rag/tri/P-4