Pemerintah Akan Libatkan Koperasi

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Kementerian Koperasi akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam program makan bergizi hingga swasembada pangan.

Menurut Ferry, langkah ini sejalan dengan visi untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prabowo meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling tidak empat hingga lima tahun ke depan," ujar Ferry di Jakarta, Kamis (31/10).

Dalam program Astacita yang dicanangkan untuk lima tahun mendatang, Prabowo-Gibran telah memiliki beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan, di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.

Ditargetkan minimal empat juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Pemerintah juga saat ini tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas tiga juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Alokasi Anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengumumkan akan mengalokasikan anggaran sebesar 139,4 triliun rupiah untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. Dana itu akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, jumlah koperasi di Indonesia ada 130.354 unit.

Dari jumlah tersebut, jenis koperasi terbanyak adalah jenis koperasi konsumen sebanyak 71.315 unit, koperasi produsen sebanyak 26.969 unit.

Kemudian, koperasi simpan pinjam sebanyak 18.699 unit, koperasi jasa 9.114 unit, dan koperasi pemasaran sebanyak 4.257 unit.