Pemda Perlu Perkuat Komunikasi dengan Pusat

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak, terutama pemerintah pusat (pempus) dalam menyalurkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pasalnya, realisasi sementara program PEN pada 2021 hanya mencapai 658,6 triliun rupiah atau 88,4 persen dari pagu 744,77 triliun rupiah.

"Tujuannya agar pelaksanaan program atau kegiatan PEN ke depannya dapat terealisasi, serta diperlukan penguatan pengawasan dengan bantuan aparat eksternal, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ucap Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet di Jakarta, Selasa (4/1).

Pada 2022, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk program PEN sebesar 414 triliun rupiah yang akan meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Di samping itu, dia menilai gubernur, bupati, maupun wali kota juga harus menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan/ atau masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memprioritaskan penggunaan anggaran PEN bidang kesehatan, sosial, dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, pemda diharapkan bisa lebih optimal dalam mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan penanganan dampak Covid-19.
Halaman Selanjutnya....