Pemda Diminta Lindungi Daya Beli Rakyat

Pemerintah daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2,17 triliun rupiah untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga.

Memangnya bagaimana perkembangan harga minyak mentah global, sehingga bansos ini disiapkan?

Semenjak menyampaikan tambahan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik kepada DPR, harga minyak mentah dan ICP tidak kunjung turun, justru menunjukkan tren yang semakin meningkat. Melihat outlook harga minyak sampai dengan akhir tahun yang diterbitkan oleh EIA menunjukkan harga minyak di 104,8 dollar AS per barel dan berdasarkan forecast konsensus harga minyak bahkan mencapai 105 dollar AS.

Jadi, waktu kita membuat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang sudah dibahas dengan DPR harga minyak 100 dollar AS per barel, jelas menurut forecast dari konsensus maupun organisasi energi 100 dollar AS perbarel. Itu lebih rendah dari kemungkinan realisasi. Pekan lalu, (26/8), kita juga lihat harga minyak masih di atas 100 dollar AS.

Lalu, bagaimana dengan harga BBM di sini ketika harga minyak mentah dunia meroket?
Halaman Selanjutnya....