Pemda Diminta Lindungi Daya Beli Rakyat

APBN Tahun 2022 menjadi shock absorber telah bekerja keras. Konsekuensinya, subsidi dan kompensasi energi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 jumlahnya meningkat tiga kali lipat dari APBN 2022 awal 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah.

Dibanding subsidi dan kompensasi tiga tahun sebelumnya, 144,4 triliun rupiah pada 2019 dan menjadi 199,9 triliun rupiah pada 2020, lalu 188,3 triliun rupiah tahun 2021, maka kenaikan jumlah subsidi dan kompensasi tahun 2022 sangat besar. Jadi, kalau tahun ini subsidi kompensasi 502,4 triliun rupiah, bahkan kemungkinan akan melonjak di atas 690 triliun rupiah menjadi kenaikan yang sungguh sangat dramatis.

Apa tujuannya?

Lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi ini untuk menahan agar daya beli masyarakat terus terjaga. Namun, dengan harga minyak mentah dan ICP yang masih dalam tren naik dan seiring pemulihan aktivitas ekonomi serta meningkatnya mobilitas, kuota BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Artinya, 502 triliun rupiah yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi pasti akan terlewati.

Dengan perkiraan rata- rata ICP dalam delapan bulan selalu di atas 100 dollar AS yaitu 105 dollar AS per barel dan kurs sekitar 14.700-14.800 rupiah, sedangkan volume subsidi diproyeksikan mencapai 29 juta kiloliter untuk pertalite dan 17,4 juta kiloliter untuk solar maka subsidi dan kompensasi mencapai 698 triliun rupiah. Badan Anggaran telah memberikan persetujuan 502,4 triliun rupiah. Jadi, potensi 195,6 triliun rupiah akan ditagihkan tahun depan. Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023.
Halaman Selanjutnya....