Pemda Diminta Awasi Pemotongan Hewan Kurban

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan sejumlah persiapan menghadapi Idul Adha 1443 H agar hewan kurban bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah menyebar. Adapun pemda merupakan otoritas yang akan berhadapan langsung dengan kondisi teknis di lapangan.

Ketua Bidang Sosial Budaya dan Kehumasan, Gugus Tugas Penanganan PMK Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, mengatakan untuk mendorong kewaspadaan dan pengendalian PMK Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemda agar segera dapat merespons cepat informasi-informasi yang disampaikan oleh Kementan.

Dia mengatakan langkah-langkah penanganan di daerah sangat tergantung dari respons cepat para pimpinan di daerah, termasuk penentuan lokasi-lokasi untuk pemotongan hewan kurban yang seharusnya dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan pengawasan dari dokter hewan.

Lebih lanjut, Agung menyebutkan Kementan akan segera berkirim surat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan pertimbangan fatwa untuk pemotongan hewan kurban dalam kondisi wabah PMK seperti saat ini. Pihaknya juga akan menghadirkan ahli-ahli dalam pemotongan ternak sebagai bahan pertimbangan MUI.

Kementan, terang Agung, juga akan bersurat ke Kemendagri terkait permintaan dukungan pemda untuk mekanisme perizinan pemotongan hewan kurban. "Persiapan pelaksanaan hewan kurban ini harus kita pikirkan bersama karena merupakan kegiatan besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga jika tidak kita tangani dengan tepat, dikhawatirkan akan memperluas penyebaran penyakit," kata Agung, di Jakarta, Senin (16/5).
Halaman Selanjutnya....