Pemberantasan "Illegal Fishing" Menambah Penerimaan Negara

Untuk mengupas lebih dalam terkait rencana tersebut, berikut wawancara Koran Jakarta dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Selain sebagai orang nomor satu di KKP, Susi juga sebagai Komandan Satgas 115, satuan tugas pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing). Berikut petikannya.

Bagaimana capaian produksi dan ekspor hasil perikanan sepanjang triwulan I 2019?

Secara umum produksi dan ekspor kita meningkat. Tentunya kita mensyukuri itu karena merupakan hasil kerja keras banyak pihak. Untuk Anda ketahui, produksi perikanan triwulan I 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen, jika dibandingkan dengan produksi perikanan triwulan I 2018.

Total produksi untuk perikanan budi daya pada triwulan I 2018 sebanyak 6.366.922 ton, sementara pada periode yang sama di 2019 meningkat menjadi 6.559.695 ton. Hal yang sama juga pada sektor perikanan tangkap. Pada triwulan I 2018 hanya 1.805.869 ton, lalu pada triwulan I 2019 mencapai 1.908.695 ton.

Tren nilai ekspor hasil perikanan periode Januari-April 2015-2019 juga meningkat sebesar 3,52 persen dengan rataan pertahun naik 1,68 persen. Hanya saja, jika dibanding dengan triwulan I 2018, capaian triwulan I 2019 turun dari 1.553,64 pada 2018 turun menjadi 1,520,95 pada 2019.

Bagaimana dengan produk domestik bruto (PDB) perikanan?

Sama dengan kenaikan produksi dan ekspor, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan triwulan I 2019 sebesar 5,67 persen. Itu lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB kelompok pertanian 1,81 persen dan laju pertumbuhan PDB Nasional 5,07 persen. Nilai PDB Perikanan mengalami kenaikan dari 58,97 triliun rupiah pada triwulan I 2018 menjadi 62,31 triliun pada triwulan I 2019.

Apa yang Anda mau katakan dari peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan?

Artinya, kebijakan pemerintah memberantas praktik illegal fishing itu memberi efek positif terhadap penerimaan negara. Upaya memberantas illegal fishing ini bukannya membuat ekonomi kita tidak tumbuh, justru tumbuh. Kalau dulu, pencuri-pencuri ikan menangkap ikan di wilayah perairan RI dengan menggunakan alat tangkap yang merusak, termasuk jaring-jaring besar, kini itu kita kontrol, sehingga sumber daya perikanan kita benar-benar untuk negara dan nelayan kita. Sekarang, negara luar takut mencuri ikan di laut RI.

Berapa kapal pencuri ikan yang sudah diamankan?

KKP telah menangkap 67 kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan RI. Jumlah itu terdiri dari kapal asing dan kapal domestik. Dari 67 kapal itu, yang sudah kita tenggelamkan 28 kapal karena telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Jika dihitung selama saya menjabat sebagai Menteri KKP, ada 516 kapal pencuri ikan yang telah ditenggelamkan. Mayoritas berasal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Ada yang menghendaki agar penenggelaman kapal illegal fishing ini dihentikan?

Sebagai penegasan saja, penenggelaman kapal itu bukan pula keputusan saya, tetapi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah tegas KKP memberantas tindakan illegal fishing ini hanya mengikuti perintah Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan untuk mengeksekusi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan agar pencurian ikan yang begitu marak di Indonesia berakhir. Jadi, saya hanya mendengar perintah Presiden. Pak Jokowi belum perintahkan. Selain Presiden, saya tidak akan dengar.

Bagaimana dengan nilai tangkapan ikan sebesar 36 triliun rupiah yang tidak dilaporkan?

Iya, berdasarkan pengalaman saya, mungkin ada 80 persen nilai tangkapan yang belum terlapor. Tentu kami akan mengambil langkah strategis, termasuk memperbaiki proses perizinan serta kepastian penegakan hukum. Pasalnya, bila semuanya tercatat, tentu hasilnya berbeda. Indonesia bisa menjadi produsen perikanan nomor satu di dunia. erik sabini/AR-2