Pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek Akan Dikaji

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengkaji rencana pembentukan Badan Otoritas Jabodetabek.

"Suatu ide yang baik dari Bapak Presiden, dan beliau menugaskan Bapak Wapres untuk mengoordinir ini. Kami akan rapatkan dalam satu minggu ini untuk mengkaji apa saja yang perlu disiapkan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (30/1).

Ia menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membentuk lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jabodetabek yang penyebabnya tidak hanya faktor teknis transportasi, tetapi juga melibatkan faktor lain seperti tata ruang perkotaan, permukiman, kebijakan yang ada di masing-masing pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Budi juga mengatakan Badan Otoritas Jabodetabek ini memiliki kewenangan yang lebih dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang dibentuk oleh Kemenhub pada tahun 2016 lalu. Namun demikian, ia belum bisa memutuskan apakah nantinya lembaga ini akan melebur dengan Badan Pengelolaan Transportasi Jabotabek (BPTJ) dan siapakah yang akan menjadi leading sektornya.

"Pak Presiden mengarahkan kepada kami bahwa Pemprov DKI yang akan lead, supaya kami bisa ngatur tempat-tempat yang lain," katanya.
Halaman Selanjutnya....