Pembelajaran "Daring" Perlu Kebijakan Strategis

Masih banyak orang tua dan guru gagap memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran terutama di daerah-daerah. Ini untuk melihat output dari sistem pembelajaran secara online.

JAKARTA - Pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online diharapkan tidak hanya dilakukan saat darurat seperti pandemi korona baru (Covid-19). Pemerintah perlu menerapkan kebijakan strategis demi keberlangsungan pembelajaran daring. Hal tersebut disampaikan Founder Kelas Pintar, Fernando, saat rapat virtual komisi X DPR, di Jakarta, Kamis (2/4).

"Harus ada langkah strategis bersifat jangka panjang untuk pembelajaran daring ini," ujar Fernando. Dia menyebut proses pembelajaran daring saat ini lebih bersifat reaktif dan temporer. Padahal, belum ada kepastian pandemi Covid-19 berakhir. Meski begitu, proses pendidikan tetap harus berjalan.

Ia menilai, langkah strategis tersebut bisa memaksimalkan berbagai platform seperti aplikasi pembelajaran maupun pesan instan dan media sosial. Selain itu, perlu juga ada penyesuaian kurikulum agar proses pembelajaran daring bisa berkelanjutan. "Akan ada benefit sangat banyak jika pembelajaran daring diterapkan secara langsung," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Gogot Suharwoto, menyampaikan telah membuat portal "Rumah Belajar" untuk menunjang proses pembelajaran daring. Menurutnya, platform yang dibuat tahun 2011 itu untuk menjawab kesenjangan pembelajaran tentang konten pendidikan, kompetensi guru, dan geografis.

Gogot menambahkan, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring. Di antaranya, mengaitkan konteks dunia nyata dalam pembelajaran, ilustrasi ilmu pengetahuan, eskplorasi, interaksi kepada siswa, dan pembelajaran berkelanjutan bagi individu. "Prinsip-prinsip tersebut menghindarkan penggunaan teknologi pembelajaran sekadar gaya-gayaan," tandasnya.

Gogot memastikan akan terbuka bagi daerah-daerah yang ingin mengembangkan portal belajar daring. Selain membuat platform dan menyesuaikan konten dengan kebutuhan daerah, terdapat 1.100 duta serta sahabat "Rumah Belajar" di tiap daerah untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring tersebut.

Lanjutan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, mengusulkan perlu ada kerja sama lanjutan antara pemerintah dan penyedia platform layanan pendidikan. Menurutnya, masih banyak orang tua dan guru gagap memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran terutama di daerah-daerah. "Ini untuk melihat output dari sistem pembelajaran secara online," ucapnya.

Meski begitu, Dede juga berharap penggunaan teknologi tidak membuat proses pembelajaran jadi ketergantungan gawai dan daring karena dapat mengancam sistem nasional pendidikan. Anggota Komisi X DPR, Fahmy Alaydroes, menilai pembelajaran daring merupakan salah satu support system pendidikan.

Untuk menjaga keberlanjutannya dalam proses pendidikan, menurut Fahmy, perlu ada pengumpulan data terlebih dulu. Ia juga mengapresiasi para pegiat pendidikan penyedia platform layanan masa pandemi. Menurutnya, pemerintah harus bisa memimpin keberlangsungan mereka untuk merangkum dan memfasilitasi kebutuhan. ruf/G-1