Pembayaran Bunga dan Cicilan Utang Membebani APBN

JAKARTA- Pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah jumlahnya sangat besar, sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan membatasi ruang gerak ekonomi. Hal itu menjadi tantangan utama pemerintah di bidang ekonomi yang harus diselesaikan dengan pengelolaan fiskal dan APBN yang baik, termasuk mengontrol utang secara ketat dan serius.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya menyatakan realisasi pembiayaan atau penarikan utang pada 2020 mencapai 1.226,8 triliun rupiah atau 100,5 persen dari target yang ditetapkan Perpres 72/2020.

Besarnya tambahan utang tersebut selain untuk membiayai defisit juga untuk membiayai penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 695,2 triliun rupiah.

Sedangkan pembayaran cicilan pokok utang dari anggaran 2020 mencapai 99,6 triliun rupiah dan bunga utang 338,8 triliun rupiah, sehingga secara totalnya mencapai 438,4 triliun rupiah. Pada 2021, pembayaran cicilan pokok utang dianggarkan sebesar 82,3 triliun rupiah dan bunga utang sebesar 373,3 triliun rupiah atau secara total mencapai 455,6 triliun rupiah.

Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andi Feta Wijaya, mengatakan risiko beban utang negara sangat berdasar dan pemerintah harus memperhatikan kemampuan membayar kembali utang tersebut.
Halaman Selanjutnya....