Pembatasan Impor Terlambat, Rupiah Akan Tetap Tertekan

>>Sudah sejak lama disarankan setop impor, tapi pemerintah diam saja.

>>Sikap pemerintah menghadapi gejolak perekonomian global juga terkesan lambat.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor 900 komoditas demi menjaga jumlah cadangan devisa untuk bisa menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dinilai terlambat.

Lagi pula, situasi perekonomian global saat ini masih terus berubah sehingga kebijakan pembatasan impor tersebut menjadi tidak efektif.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma'ruf, mengatakan salah satu indikasi perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak perekonomian global terlihat dari nilai tukar rupiah.

"Padahal, segala upaya telah dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia, namun kurs rupiah terus tertekan. Ini artinya, ekonomi dalam negeri masih sangat bergantung pada arus modal asing.

Jadi, pengendalian impor itu malah mengesankan pemerintah tidak punya cara lain mengendalikan tekanan pada rupiah," kata Ma'ruf saat dihubungi, Minggu (26/8).

Menurut Ma'ruf, seharusnya sudah sejak dulu pemerintah menyatakan setop impor. "Kita dan banyak pihak lainnya juga sudah sering katakan bahwa impor akan menguras devisa.

Tapi, sikap pemerintah malah diam saja. Jadi, inilah risikonya jika selalu mengandalkan impor untuk mengendalikan harga di dalam negeri," ujarnya. Ma'ruf menambahkan, sikap pemerintah menghadapi gejolak perekonomian global juga terkesan lambat.

Padahal, beberapa negara yang juga mengalami kondisi seperti Indonesia sudah melakukan antisipasi, seperti mengembangkan energi baru terbarukan agar tidak bergantung impor minyak dan gas.

"Bahkan Malaysia berani mengatakan setop proyek kerja sama dengan Tiongkok," ujarnya. Dijelaskan, untuk menahan impor bergantung pada data informasi produksi. Sayangnya, data produksi yang dimiliki instansi terkait hanya menghitung per unit yang validasinya rendah.

"Jadi bukan hanya sekadar menahan impor. Tapi ada problem yang lebih strategis yaitu basis data produksi harus benar," katanya.

Ia pun menyayangkan banyak barang konsumsi domestik diimpor, sperti elektronik. "Elektronik ini mayoritas impor dari Tiongkok, entah itu handphone, termasuk komponen industri elektronik lainnya.

Dampaknya, kalau pasarnya Indonesia hanya membuang dollar tapi tidak menghasilkan dollar. Itu yang membuat defisit pembayaran semakin tinggi atau menguras devisa," kata Makruf.

Sebelumnya, peneliti ekonomi Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan tren penurunan rupiah bisa berlanjut dengan depresiasi yang semakin besar.

Selain itu, para investor masih akan terus melakukan panic sell off atau aksi jual karena terpancing oleh implikasi naiknya suku bunga The Fed pada September dan Desember yang masing-masing sebesar 25 basis poin (bps).

"Rupiah akan terus tertekan hingga pekan depan," katanya. Bhima menambahkan, krisis keuangan Turki dan ketidakpastian perang dagang AS-Tiongkok juga menambah parah keadaan ekonomi global.

Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia (BI) untuk mengintervensi cadangan devisa pun cukup mendesak. BI pun diharapkan bisa terus menelurkan kebijakan guna menstabilkan rupiah.

Mesti Hati-hati

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan, pengendalian impor melalui tarif mesti harus hati-hati. Sebab, kalau salah sasaran bisa mengganggu kinerja industri dalam negeri.

"Jangan sampai terjadi seperti kasus pembatasan impor dengan AS dan Selandia Baru yang berujung sengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Kita bahkan kalah dan harus membayar denda," kata Imron. Dia menambahkan, sebaiknya yang dibatasi adalah impor produk-produk konsumsi.

"Pemerintah juga harus mengutamakan daftar tarif yang baru nanti barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Agar Kebijakan itu akan menggairahkan produksi dalam negeri, karena tepat sasaran," pungkas dia.

Seperti diketahui, pemerintah sekarang ini sedang mengkaji 900 komoditas yang akan dibatasi jumlah impornya pada tahun ini demi menurunkan defisit transaksi berjalan.

Diperoleh informasi, beberapa komoditas yang masuk dalam radar pembatasan impor merupakan bahan pangan, di antaranya, beras, gula, garam, produk hortikultura, hewan dan produk hewan, hingga produk kemasan kedap udara.

Selain itu, pemerintah juga berencana membatasi impor minyak dan gas (migas), tabung gas tiga kilogram, kaca lembaran, besi dan baja, semen, bahan baku plastik, minuman beralkohol, hingga telepon seluler (handphone). SB/ahm/AR-2