Pembangunan Sektor Air Butuh Pendanaan Kolaboratif

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan bidang sumber daya air terus meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur guna mendorong pengelolaan air secara lebih baik dan berkelanjutan. Karena itu, inovasi pembiayaan alternatif tanpa membebani anggaran negara perlu dieksplorasi dalam mendukung penanganan permasalahan air baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas dan terdapat funding gap. Sejatinya, pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 30 persen. Untuk itu, kolaborasi antar-stakeholder penting untuk menutupi gap pendanaan sektor sumber daya air.

"Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam penyediaan sumber daya air. Kami mengarahkan kebijakan dan tindakan kami pada prinsip-prinsip baru dan kolektif serta melaksanakannya secara kolaboratif," kata Sekjen Zainal Fatah melalui keterangannya, dari acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (30/8).

Dia menambahkan, pemerintah akan mengeksplorasi berbagai model pembiayaan untuk mengatasi hambatan finansial, teknis, dan kelembagaan dan menemukan inspirasi untuk pengembangan dalam inovasi pembiayaan sektor sumber daya air.

Menurut Zainal Fatah, innovative water financing menjadi isu dasar untuk menjamin ketersediaan air, baik di tingkat nasional maupun global. Karena itu, dalam World Water Forum (WWF) pada 2024, diharapkan juga dapat menghasilkan sesuatu solusi bersama yang bisa disepakati di level dunia untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengelolaan air.
Halaman Selanjutnya....