Pembangunan Rusun Pegawai di IKN Dipercepat

PENAJAM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan rumah susun (Rusun) hunian pegawai pemerintahan kawasan inti Ibu Kota Negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kami fokus percepat pembangunan tower (menara/rumah susun) untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN Nusantara," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers resmi yang tertulis di Penajam, Senin (24/4).

Seperti dikutip dari Antara, Basuki mengatakan rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.

Rumah susun untuk hunian ASN, kata Basuki, sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai. Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan. Jadi, rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.

Selain 31 menara untuk hunian ASN, dari 47 menara juga untuk paspampres (pasukan pengawal presiden) sembilan menara, TNI/Polri empat menara, dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga menara.

Total anggaran rumah susun untuk sekitar 16.900 orang yang terdiri dari sekitar 11.000 ASN, serta sekitar 5.900 paspampres, TNI/Polri, dan BIN tersebut lebih kurang 9,4 triliun rupiah. "Rumah susun yang dibangun pada pertengahan 2023 itu termasuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga," ujarnya.

Selesai Tahun 2024

Kementerian PUPR menargetkan menara rumah susun hunian pegawai pemerintahan dan pertahanan keamanan di Kawasan IKN Indonesia baru rampung 100 persen pada Desember 2024

Namun, jelas Basuki, 12 tower rumah susun hunian pegawai pemerintahan ditargetkan selesai dikerjakan dan siap dihuni sekitar 2.500 orang pada Juli 2024.

Rumah susun tersebut untuk tempat tinggal ASN, paspampres, TNI/Polri dan BIN yang ditugaskan ke IKN Nusantara, dengan status sebagai rumah dinas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, memaparkan lima tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan dan penyediaan hunian di IKN Nusantara.

"Terdapat sejumlah tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penyediaan hunian di IKN dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat besar," kata Iwan.

Tantangan pertama, perihal teknologi konstruksi, yakni kebutuhan teknologi ramah lingkungan untuk memastikan pemenuhan key performance indicator (KPI) IKN dan clean construction.

"Tantangan untuk pengembangan teknologi konstruksi. Jadi, bagaimana menciptakan teknologi konstruksi menjawab kebutuhan teknologi yang ramah lingkungan tentunya dengan menggunakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang optimal," ujar Iwan.

Lalu, kebutuhan teknologi yang mempercepat proses konstruksi untuk memastikan ketersediaan hunian dalam jumlah masif sesuai target waktu. Saat ini, pembangunan rusun menggunakan teknologi modular.

Tantangan kedua ialah dukungan supply chain. "Tentunya kami membutuhkan dukungan supply chain ini yang efektif dalam rangka pemanfaatan resources yang ada di Kalimantan serta memaksimalkan TKDN itu sendiri," ujar Iwan.

Tantangan ketiga soal pendanaan non-APBN. "Yang tak kalah penting dengan sumber daya terutama anggaran yang terbatas karena pemerintah sebenarnya diberikan amanat hanya 20 persen dari penganggaran pembangunan IKN itu sendiri sehingga kami membutuhkan pembiayaan kreatif untuk mendanai pembangunan IKN," ungkap Iwan.