Pembangunan PLTU di Kawasan Industri Hambat EBT

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) bakal terus meningkat. Namun, pemerhati energi pesimistis dengan target itu, kendatipun ada program pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, Pemerintah ternyata masih mengizinkan pembangunan PLTU batu bara yang bersifat captive di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Atinna Rizqiana, menuturkan upaya untuk melakukan penutupan total PLTU dipertanyakan. Buktinya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PT. PLN masih menargetkan penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 gigawatt (GW).

"Itu ditambah lagi adanya beberapa PLTU captive (kawasan) yang akan dibangun secara serentak di berbagai wilayah smelter nikel dan aluminium seperti di Morowali, Weda Bay, hingga Kalimantan Utara," ujar peneliti yang akrab dipanggil Kiki itu, di Jakarta, Selasa (9/5).

Direktur Kebijakan Pertambangan Celios, Wishnu Try Utomo, mengatakan bahwa, "Selain PLTU captive, penutupan total PLTU batu bara ikut terhambat dengan adanya metode co-firing yang kenyataannya hanya mengurangi jumlah penggunaan batu bara sebesar 5 hingga 10 persen."

"Metode ini justru memperbesar potensi deforestasi karena kebutuhan biomassanya yang terlalu tinggi, belum lagi adanya upaya memperpanjang usia PLTU yang seharusnya sudah layak dipensiunkan," ujarnya.

Celios pun menyoroti target bauran EBT sebesar 23 persen yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2025. Sebab kenyataannya, pada tahun 2023 bauran EBT tercatat baru mencapai 13 persen atau hanya naik 1,5 persen dari jumlah bauran energi terbarukan dua tahun sebelumnya, tahun 2021, yakni 11,5 persen. Celios pesimistis dalam dua tahun ke depan hingga 2025 ada peningkatan 10 persen porsi EBT.

Tetap Optimistis

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdina, yang mewakili Menteri ESDM menyebutkan capaian porsi EBT pada bauran energi nasional di tahun 2022 telah mencapai 12,3 persen dengan target 23 persen di 2025 dengan kapasitas terpasang PLT EBT adalah 12.602 megawatt (MW).

"Jumlah itu masih sangat kecil dan tentu kita harus membuat suatu perencanaan bagaimana bisa mengoptimalkan energi terbarukan semaksimal mungkin," ujar Dadan saat Launching The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 di Auditorium EBTKE secara tatap muka, Selasa (9/5).

Meski demikian, pemerintah optimistis akan terus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi EBT yang dimiliki Indonesia, baik itu untuk kelistrikan maupun pemanfaatan bahan bakar atau biodiesel.

"Kita akan terus meningkatkan pemanfaatan EBTKE baik untuk kelistrikan maupun bahan bakar. Bahan bakar sendiri telah mencapai lebih dari 10,4 juta kL di tahun 2022 dan akan terus ditingkatkan melalui mandatori B35 di tahun ini," ungkap Dadan.

Dalam rangka pencapaian target jangka pendek tahun 2025, juga diperlukan adanya upaya-upaya konkret serta diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar upaya transisi energi menuju net zero emission (NZE) bisa dicapai.

Salah satunya melalui penyelenggaraan Indo EBTKE ConEx 2023 yang diharapkan dapat mempertemukan seluruh pemangku kepentingan EBTKE baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk bertukar informasi, berdiskusi dan berkolaborasi melalui platform yang telah disediakan, guna pengembangan EBT.