Pembangunan Masih Timpang

JAKARTA - Upaya pemerintah Joko Widodo mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah belum ditopang sepenuhnya dengan komitmen merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih terarah ke wilayah pesisir dan terluar. Salah satu dari kebijakan tersebut terlihat pada pembangunan infrastruktur yang pembangunannya masih didominasi di Pulau Jawa.

Dari sebaran proyek infrastruktur yang disampaikan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (KPPIP), terlihat jelas pembangunan tersebut belum memperlihatkan upaya untuk mengikis kesenjangan antarwilayah dengan proyek-proyek infrastruktur. Di Sumatera, pembangunan infrastruktur meliputi 61 proyek dengan nilai 638 triliun rupiah, sedangkan di Jawa jumlahnya mencapai 93 proyek dengan nilai investasi 1.065 triliun rupiah.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara hanya 15 proyek dengan nilai 11 triliun rupiah. Demikian juga dengan Sulawesi sebanyak 27 proyek senilai 155 triliun rupiah, Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek dengan nilai 444 triliun rupiah, dan 12 proyek dan 2 program nasional.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dengan menerbitkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 15 Juni 2017.

Regulasi tersebut memasukkan 55 proyek dan satu program usulan baru senilai 1.206 triliun rupiah, menggantikan 31 proyek yang keluar Proyek Strategis Nasional (PSN). "Dengan demikian, total PSN sebanyak 245 proyek dan dua program dengan nilai investasi 4.197 triliun rupiah," kata Lukita.
Halaman Selanjutnya....