Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU Dipacu

Penghematan Subsidi

Novie Andriani selaku Perencana Ahli Madya Bappenas memaparkan, selain menargetkan pembangunan jargas sebanyak empat juta SR pada 2024, pemerintah juga menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar 297,6 miliar rupiah per tahun, serta pengurangan impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun.

Kebutuhan pendanaan diperkirakan 38,4 triliun rupiah, dengan perincian biaya APBN 4,1 triliun rupiah, BUMN 6,9 triliun rupiah dan KPBU 27,4 triliun rupiah."Salah satu skema alternatif penyediaan infrastruktur jargas yang dapat menjadi solusi adalah dengan melibatkan peran swasta adalah KPBU," terangnya.

Novie menegaskan, KPBU bukan pengalihan kewajiban Pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, juga bukan privatisasi barang publik. KPBU juga bukan pinjaman atau utang Pemerintah kepada swasta. "Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada Pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik," katanya. perhatian