Pembangunan Infrastruktur Jangan Menambah Risiko Bencana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko bencana. Semua program pembangunan nasional dan daerah harus berorientasi pada kebijakan tangguh bencana.

"Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2).

Presiden menyampaikan BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah untuk mengorientasikan program pembangunan pada konsep tangguh bencana. Kebijakan tangguh bencana harus menjadi arus utama.

"BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana. Harus ini semuanya diajak," kata Presiden.

Terus Ditingkatkan

Presiden meminta sistem edukasi kebencanaan agar terus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana. Budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.

"Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana," ujarnya.

Kepala Negara menekankan potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat harus dioptimalkan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Indonesia yang tangguh bencana harus menjadi agenda besar yang dilakukan semua komponen pemerintah dan komponen bangsa.

"Kita rangkul kekuatan dan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Kita wujudkan masyarakat tangguh bencana, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta BNPB melakukan pengecekan terhadap instrumen peringatan dini bencana secara rutin. Instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering tidak disiplin di sini.

Presiden menegaskan selain jalur evakuasi yang harus terus siaga, instrumen peringatan dini juga wajib diperbarui dan dicek secara berkala. Jokowi mengakui tidak semua pengadaan alat peringatan dini bencana dilakukan oleh BNPB.

Kepala BNPB, Mayjen TNI Suharyanto, mengatakan tantangan untuk mewujudkan bangsa yang tangguh terhadap bencana tentu tidak semakin ringan karena potensi bencana alam dapat bertambah dari waktu ke waktu.