Pemanfaatan Panas Bumi Sekitar 9,1 Persen

JAKARTA - Pemanfaatan energi panas bumi saat ini sekitar 2,17 gigawatt (GW) atau 9,1 persen dari potensi sumber daya sebesar 23,76 GW. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) saat ini terkendala masalah lingkungan dan status kawasan hutan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana menuturkan, dengan berbagai dukungan kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif maupun penetapan tarif yang menarik bagi investor akan bisa mendorong panas bumi sebagai backbone energi nasional.

Dia menegaskan Indonesia tergolong lebih agresif dibanding negara lain untuk pengembangan panas bumi. Saat ini kapasitas PLTP nasional mencapai 2.175 MW (mega watt) dan baru ada tambahan dari PLTP Sorik Marapi.

Diakuinya, ada beberapa tantangan dalam pengembangan panas bumi, yakni terkait lingkungan, dan status kawasan hutan. "Tantangan sampai kapanpun akan ada, dinamika masyarakat juga semakin kuat, tapi dengan sinergi berbagai pihak dapat dikelola dengan baik tantangan tersebut," katanya dalam diskusi Urgensi Transisi Energi di Jakarta, Kamis (29/7).

Pemerintah, lanjut dia, akan mendukung pengembangan panas bumi dengan berbagai insentif yang dimungkinkan. Tarif yang yang sekarang sedang disusun pemerintah, khususnya dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Kami pastikan balik modalnya cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan," ungkap Dadan.

Risiko Tinggi

Eksplorasi yang dilakukan pemerintah sedang berjalan, di Nage dan Cisolok. Ini diharapkan bisa memberikan penyesuaian dari sisi harga. Kalau ini dilakukan pemerintah, sampai sekarang tidak ada bank yang mau memberikan pendanaan karena risikonya tinggi.

Riki F, Ibrahim, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) mengatakan tantangan pengembangan panas bumi adalah harga energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih harus bersaing dengan pembangkit fosil, terbatasnya lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman dalam fase eksplorasi, banyak pengembangan yang belum memenuhi 5C (character, capacity, capital, condition dan collateral) risiko dalam masa eksplorasi sangat tinggi, trasparansi dan jangka waktu penerbitan izin dapat mempengaruhi keenomian proyek.

"Saya sampaikan untuk eksplorasi panas bumi itu risikonya tidak sebesar migas. Khusus di lapangan di Indonesia, termasuk yang baru, dari sisi resiko itu 40 persen, tidak begitu besar," katanya.