Pemanfaatan Dana Desa Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Pelaksanaan dan penyaluran dana desa perlu dilakukan evaluasi yang mendalam. Ini diperlukan agar pemanfaatan dana desa lebih optimal dan dikelola dengan baik.

"Diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dana desa sehingga semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah. Libatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, misal media, penggiat filantropi, LSM, dan sebagainya. Oleh karena itu, bentuk Tim Evaluasi sesegera mungkin," tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/8).

Puan mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk menjalankan amanah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan terus meningkatkan dana alokasi desa dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015, alokasi dana desa diketahui sebesar 20 triliun rupiah; di tahun 2016 menjadi 46,9 triliun rupiah; dan di tahun 2017 ini menjadi 60 triliun rupiah.

Secara tegas, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menempatk0an masyarakat desa sebagai subjek pembangunan untuk mempercepat tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. "Fokus rapat ini adalah pada upaya dan kebijakan mengefektifkan pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan suatu desa," tegas Puan.

Puan mengharapkan masyarakat juga kritis mengawal pemanfaatan dana desa dengan mencermati setiap program atau kegiatan di desanya. "Minimal berani bertanya kepada kepala desanya," kata Puan. Ant/E-3