Peluang Kelebihan APBN Sangat Terbuka Lebar

JAKARTA - Peneliti Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menegaskan peluang adanya kelebihan APBN itu terbuka lebar selama pemerintah mau lebih efisien atau bisa memperketat anggaran.

"Dulu, kita pernah melakukan pengetatan anggaran. Pas zaman Pak Jokowi juga. Mungkin kali ini oligarkinya 'kebelet' menikmati 'cuan', makanya efisiensi itu sulit dilakukan," kata Nailul Huda kepada Koran Jakarta, Rabu (28/9), menanggapi sinyal bantuan sosial (bansos) tambahan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal akan ada tambahan bansos bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Jika terdapat kelebihan dana di APBN, pemerintah bisa kembali menambah bansos.

"Nanti kalau APBN ada kelebihan lagi akan ditambahkan, ya," kata Presiden Jokowi ketika menyalurkan bansos kepada masyarakat di Kantor Pos Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/9).

Bantuan sosial yang diserahkan oleh Presiden yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar 1,2 juta rupiah, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk September dan Oktober sebesar 300 ribu rupiah, dan bantuan sembako.

"Jadi ini dapat amplop kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya 1,2 juta rupiah, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya 300 ribu rupiah, cukup?" ujar Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial untuk hal-hal produktif.

"Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu," ujarnya.

Penghematan Proyek

Menurut Nailul Huda, peluang kelebihan dana bisa dihasilkan dari penghematan proyek-proyek yang tidak urgen, yang mana jumlahnya puluhan triliun rupiah.

Belum lagi dana penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya juga banyak.

"Artinya, pemerintah bisa menciptakan surplus anggaran, bukan hanya dari price windfall komoditas. Itu sebenarnya yang kita inginkan," ungkap Huda

Selain itu, lanjut dia, dana kelebihan APBN ini yang kita tagih juga untuk belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harga BBM pertalite dan solar tidak naik.

"Intinya, peluang kelebihan dana itu masih sangat terbuka. Sekarang kembali ke pemerintah, mau tidak lebih efisien?" pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan secara prinsip, bansos bantuan langsung tunai BBM diberikan karena warga miskin mendapat dua konsekuensi minimal dari kenaikan BBM.

Yakni biaya BBM yang naik memberatkan operasional sehari-hari, karena mayoritas warga miskin menggunakan motor dan dampak kenaikan inflasi termasuk pangan karena kenaikan harga BBM tersebut.

"Nah, kalau mau ditambah, kalau ada kelebihan APBN, memberikannya kapan? Karena di anggaran perubahan pertengahan tahun kita tahu malah tidak ada anggaran tersisa. Jadi, yang terpenting perhitungan dan plot waktu pemberian dana harus diperhatikan agar mampu meredam kenaikan angka kemiskinan," papar Aditya.