Pelosi Desak Kongres Akhiri Darurat Nasional

WASHINGTON DC - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, mendesak anggota Kongres untuk mendukung resolusi yang menghentikan keadaan darurat nasional yang dinyatakan oleh Presiden AS Donald Trump dalam upayanya untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Seruan Pelosi itu dilontarkan setelah Gedung Putih terus menggelontorkan dana federal tambahan untuk menyokong anjuran Trump bagi pembangunan tembok di sepanjang perbatasan, meskipun sudah mendapat perlawanan lewat beberapa tuntutan hukum.

"Saya menulis surat untuk mengundang semua anggota Kongres bagui mendukung resolusi istimewa usulan dari anggota DPR Joaquin Castro, untuk mengakhiri deklarasi darurat ini menggunakan mekanisme penghentian Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional," kata Pelosi, Rabu (20/2)

Ditambahkan oleh Pelosi bahwa semua anggota Kongres telah mengambil sumpah jabatan untuk mendukung dan mempertahankan konstitusi, serta keputusan Presiden Trump untuk mengambil tindakan di luar batas hukum untuk mendapatkan apa yang gagal ia capai sebelumnya dalam proses legislatif konstitusional, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan oleh karena itu harus diakhiri.

"Kita memiliki tanggung jawab yang amat berat bagi menegakkan konstitusi, menjaga sistem pengawasan dan keseimbangan bagi menghadapi serangan dari Presiden," kata Ketua DPR AS itu.

Pelosi pun mengatakan bahwa anggota Kongres hanya memiliki waktu hingga pukul 3 dini hari pada Kamis, untuk menandatangani resolusi yang akan diberlakukan pada Jumat (22/2). Disampaikan pula oleh Pelosi bahwa Gedung Putih tanpa halangan bisa mengesahkan alokasi dana secara cepat berdasarkan UU Keadaan Darurat Nasional tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Senat.

Tak Konstitusional

Presiden Trump mengumumkan keadaan darurat nasional pada Jumat (15/2) pekan lalu setelah ia menandatangani RUU anggaran belanja federal yang akan membuat pemerintah tetap buka dan hanya mendapatkan anggaran senilai 1,375 miliar dollar AS untuk pembangunan tembok perbatasan. Jumlah anggaran itu masih kurang miliaran dollar AS dari yang ia harapkan.

Sementara itu, resolusi yang digagas Castro dijadwalkan akan diajukan pada Jumat, dan diharapkan akan diperdebatkan dalam sidang paripurna DPR pada pertengahan Maret.

"Berdasarkan sejarah, para Presiden AS hanya menyatakan darurat nasional untuk masalah keamanan nasional yang mendesak. Presiden Trump secara tidak konstitusional mengambil alih otoritas Kongres dengan mendeklarasikan suatu keadaan darurat yang didasarkan pada alasan yang dibesar-besarkan dan tak berdasar daripada keadaan darurat yang sesungguhnya," kata Castro.

Ditambahkan oleh Castro bahwa pernyataan Presiden Trump yang tidak berdasar seperti itu akan menjadi preseden berbahaya bagi keseimbangan kekuasaan konstitusional antara eksekutif dan legislatif.

Saat mengumumkan menghentikan keadaan darurat nasional pekan lalu, Trump menyatakan alasan yang merujuk pada invasi kaum migran haram dan sejumlah besar obat-obatan terlarang di perbatasan selatan, tanpa menjelaskan contoh yang konkrit bahwa krisis seperti itu benar-benar terjadi. ang/AFP/CNN/I-1