Pelayanan Ukuran Kepuasan Rakyat

MANGGARAI BARAT - Kepuasan masyarakat atas pelayanan birokrat bisa menjadi tolok ukur kepuasan atas kinerja pemerintah pusat dan daerah. Demikian disampaikan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, saat berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (14/3).

" Maka, aparatur sipil harus serius dalam bekerja melayani publik karena hal tersebut dapat menjadi penentu kepuasan terhadap pemerintah pusat maupun daerah," katanya. Pelayanan publik adalah salah satu urat nadi kebutuhan masyarakat karena berpengaruh pada aspek-aspek sangat penting, terutama persepsi kepuasan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah.

Wapres Ma'ruf menyampaikan ini saat rapat "Mal Pelayanan Publik" bersama para bupati NTT. Acara ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, serta Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

"Rakyat puas atau tidak tergantung pada pelayanan publik birokrat," kata Wapres. Pelayanan publik, menurut Wapres, juga akan memengaruhi minat pelaku ekonomi berinvestasi di tempat tertentu. "Minat investasi pelaku ekonomi dan pengusaha juga akan dipengaruhi. Mereka melihat apakah pelayanan publik berbelit-belit atau tidak. Orang batal berinvestasi hanya karena pelayanan publik tidak baik," ungkap Wapres.

Terakhir, menurutnya, pelayanan publik juga menunjukkan tata kelola pemerintah. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, salah satu indikasinya pelayanan publik yang baik. Dari data yang diterima Wapres, mal pelayanan publik (MPP) baru 52.

Menurut Wapres, tahun ini hanya ada tambahan dua MPP yaitu di Kabupaten Tuban dan Kota Tebing Tinggi. Sedangkan di NTT dengan 21 kabupaten dan satu kota, baru ada dua MPP. Itu pun baru soft launching di Kabupaten Belu dan Ngada. Keduanya belum diresmikan. Wapres pun menegaskan bahwa pendirian MPP di tiap kabupaten sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021.

Di situ disebutkan, MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, serta swasta secara terpadu di satu tempat. Ini sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan.

Belum Standar

Ma'ruf Amin juga mengingatkan pelayanan publik NTT belum memenuhi standar. Ini berdasarkan evaluasi Ombudsman. "Ombudsman menunjukkan masih banyak yang harus dipenuhi di NTT. Jadi, mayoritas kabupaten dan kota NTT masih banyak aspek harus dipenuhi. Saya mengharapkan MPP ini dijadikan pintu masuk revitalisasi reformasi biroksasi," tegas Wapres.

Wapres pun menyebut MPP menjadi pintu masuk standardisasi pelayanan publik yang prima di seluruh NTT. "Ini menunjukkan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Masalah pelayanan publik menjadi salah satu pembicaraan yang terus dikembangkan," kata Wapres.

Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga mengkritisi praktik calo tanah di Manggarai Barat. "Saya yang meresmikan MPP Manggarai ini. Kecil, tetapi oke. Akan tetapi, ternyata mohon maaf kalau saya salah. Justru calo tanah paling besar di sini. Saya sampai minta Bareskrim datang ke Manggarai karena tidak bisa diselesaikan oleh polres," kata Tjahjo.

Dia menambahkan, reformasi birokrasi tidak hanya masalah layanan publik, tetapi menyederhanakan birokrasi yang panjang menjadi pendek. Hal ini termasuk penataan struktural. Sekarang tiap kabupaten-kota satuan kerja perangkat daerahnya ada yang digabung, ada juga yang tidak. Kemenpan RB, menurut Tjahjo, menargetkan pendirian 100 MPP pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun depan 150 MPP baru. Kemudian tahun 2024 bertambah 100 MPP terintegrasi sistem dan data antar-MPP.

Menurut dia, MPP tidak harus di gedung baru. Dia sudah mengintegrasikan dengan kemendagri, kemenkeu, dan BPKM karena menyangkut perizinan, termasuk akhir 2023. Tjahjo sudah menyiapkan 60.000 ASN dan TNI/Polri pindah ke ibu kota negara baru. Tjahjo menargetkan mereka bisa mulai pindah ke IKN Nusantara pada awal tahun depan.