Pelayanan Publik yang Baik Kunci Kesejahteraan Rakyat

Untuk BSU Ketenagakerjaan, agar dilakukan pemutakhiran data penerima BSU Ketenagakerjaan untuk menghindari kegagalan dalam penyaluran, dan perlu dipertimbangkan agar BSU dapat juga diberikan kepada Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan kriteria yang ditetapkan.

Untuk Bansos Pemerintah Daerah agar dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis dalam distribusi kepada pemda dan masyarakat, perlu adanya informasi secara memadai yang disediakan terkait data dan daftar penerima bantuan, serta pendistribusian terhadap Bansos Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kearifan lokal dan afirmasi kedaerahan (mekanisme, prosedur dan kondisi teritori).

Bagaimana dengan posisi masyarakat yang kerap dirugikan dalam pelayanan publik, seperti adanya malaadministrasi?

Tentu ini menjadi konsen kami Ombudsman RI mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan ganti rugi pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasalnya, hingga kini Peraturan Presiden (Perpres) mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi belum juga diterbitkan.

Mekanisme ganti rugi atas kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh malaadministrasi pelayanan publik ini merupakan langkah perbaikan dan memberikan efek jera.
Halaman Selanjutnya....