Pelatihan Vokasi Terus Digenjot

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan akan terus menggenjot pelatihan vokasi. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manausia (SDM) pada 2019.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar keterampilan dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, di Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut Hanif, keterampilan vokasi sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi pergerakan bebas bagi pekerja terampil, profesional dan talents di kedua negara pada khususnya, dan di kawasan Asean pada umumnya.

Ia mengatakan lembaga pendidikan bertugas mencetak orang/lulusan pencari kerja serta mendukung tugas pokok Kemnaker yakni skilling, upskilling dan reskilling.

"Pelatihan vokasi adalah tanggung jawab semua pihak. Kita semua harus mendukung pekerjaan Kemenaker itu untuk skilling, upskilling, dan reskilling," kata dia.

Sebelumnya, Hanif Dhakiri mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia untuk membahas kerja sama pelatihan vokasi.

Kerja sama pertukaran informasi kebijakan dan program, strategi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan teknologi dan Industri 4.0 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan serta peningkatan kapasitas dan daya saing SDM melalui pelatihan vokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker kembali mendorong seluruh pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan, termasuk serikat pekerja, untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan SDM, sebagai upaya penciptaan SDM kompeten dalam jumlah besar yang memang membutuhkan partisipasi seluruh pihak.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 21 balai latihan kerja (BLK) pemerintah di bawah pembinaan langsung Kementerian Ketenagakerjaan atau unit pelaksana teknis pusat (UPTP) yang tersebar di 13 provinsi.

Menurut Hanif, jumlah tersebut masih sangat kurang, meskipun secara keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru sekitar 305 BLK. Bahkan jika ditambahkan dengan pusat pelatihan industri dan LPK swasta, kapasitas pelatihan pun masih kurang.

Desa Migran

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) sejak tahun 2016. Hingga tahun 2019, sebanyak 402 Desmigratif telah terbangun. Ini dilakukan sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya.

"Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan perlindungan kepada Calon PMI ataupun PMI dan anggota keluarganya, yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Khairul menjelaskan, Desmigratif adalah upaya melindungi pekerja migran dan keluarganya sejak dari desa. Program ini menuntut peran aktif hingga satuan unit pemerintahan terkecil, yakni pemerintah desa, dalam menyediakan layanan informasi, memberdayakan potensi desa, mengelola koperasi desa, hingga pendidikan anak-anak pekerja migran.

Ia pun mengajak seluruh pihak, baik lintas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk memberikan perhatian lebih terhadap program tersebut. ruf/Ant/E-3