Pelaku Usaha Berharap Hilirisasi Sawit Makin Masif di Era Pemerintahan Baru

JAKARTA -Dunia usaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi berharap kebijakan hilirisasi industri sawit dapat terus berjalan dan memberikan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia. Harapan itu diberikan kepada Presiden baru nanti.

Tiga asosiasi hilir industri sawit Ketiga asosiasi tersebut adalah GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), dan APOLIN (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia)

"Saya yakin presiden dan wapres terpilih sangat berkomitmen dalam program hilirisasi sawit. Ke depan, Indonesia berpeluang menjadi Raja Green Fuel di dunia," kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI dalam Buka Puasa Bersama dan Temu media di Jakarta, Kamis (21/3).

Di sela-sela acara, Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dan Ketiga asosiasi hilir sawit ini kembali menjalin kerjasama untuk mendistribusikan bantuan kepada sejumlah yayasan dan lembaga sosial sebagai upaya menunjukkan kontribusi sawit bagi masyarakat di sekitar Jabodetabek.

Melanjutkan hilirisasi tadi, Sahat optimistis program tersebut semakin kuat karena visi misi keduanya melanjutkan program yang sudah berjalan. "Ketika berbicara dengan timses nomor 2, mereka sampaikan akan melanjutkan, tetapi melanjutkan dengan berbagai improvement," ujar lulusan ITB Teknik Kimia ini.

Usulan berikutnya adalah Sahat meminta pemerintahan baru agar membentuk badan bernama Badan Sawit Indonesia. Sahat mengatakan terdapat 17 kementerian/lembaga pemerintah yang mengurusi sawit sebagai satu komoditas."Ibaratnya dampak dari 17 kementerian ini lego jangkar sehingga kapal ini tidak bergerak. Makanya dibutuhkan badan khusus sawit ini supaya bisa cepat bergerak dan menghilangkan tumpang tindih regulasi."

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) berharap kepada presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru untuk mendukung terus program biodiesel sebagai bagian transisi energi terbarukan. Dengan pemerintahan yang baru nanti diharapkan regulasi program biodiesel bisa lebih solid dan tidak menimbulkan multitafsir.

"Untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kami berharap nanti regulasi untuk semua Kepmen bisa lebih form dan solid agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Kami juga 2,5 tahun ini terus diperiksa Kejaksaan Agung," ujar Sekjen APROBI Ernest Gunawan di kesempatan sama.

Dia mengaku percaya jika pemerintahan baru bisa membuat investor biofuel Indonesia lebih tenang ke depannya dalam investasi. Apalagi pemenang Pilpres menyatakan komitmennya terus meningkatkan program biodiesel.

Lebih lanjut, dia juga menyebut pihaknya sedang menunggu arahan dari pemerintah terkait penerapan B40. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan penerapan biodiesel 40 persen atau B40, menyusul dari sebelumnya B35.

Sedangkan, Sekjen Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) Rapolo mengharapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kepada 7 sektor industri termasuk oleokimia terus dilanjutkan. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMBTU yang diberlakukan Pemerintah sejak 2020.

Pasalnya kebijakan ini memberikan nilai tambah kepada pelaku industri dari aspek investasi, ekspor, pendapatan pajak dan pembangunan daerah.

Dampak dari kebijakan HGBT bagi sektor oleokimia adalah realisasi pajak mencapai Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitupula realisasi investasi sebesar Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

"Kami harapkan kebijakan HGBT ini dilanjutkan dalam 5-10 tahun berikutnya," jelas Rapolo.