Pekan Literasi Digital Kota Palopo Tekankan Pentingnya Memilah Informasi

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kota Palopo berkolaborasi dalam kegiatan bertajuk "Pekan Literasi Digital di Kota Palopo". Salah satu tema yang ditekankan adalah pentingnya memilah informasi bagi masyarakat di tengah fenomena banjir informasi.

"Dengan kelimpahan informasi itulah, sulit membedakan mana info yang benar atau hoaks," ujar Rektor IAIN Kota Palopo, Abdul Pirol, dalam keterangannya yang diterima, Selasa (20/9).

Abdul menekankan, penggunaan media digital harus cerdas dan bijak. Media digital juga dapat menyebabkan kelelahan dan kehilangan semangat untuk melanjutkan aktivitas atau bekerja.

"Belum lagi jika menggunakan media digitalnya tidak tau waktu, kecanduan, kita tidak bisa membedakan mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Untuk itu, kita perlu memahami Literasi Digital ini dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Sebagai informasi, Pekan Literasi Digital di Kota Palopo bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Literasi Digital kepada lebih dari 700 peserta perwakilan masyarakat dan komunitas di Kota Palopo. Terdapat tiga kelas secara paralel yaitu Obral-Obrol Literasi Digital, Kelas Konten Kreator, dan Kelas Asah Digital dengan narasumber yang kompeten.

Wali Kota Palopo, Judas Amir, menyampaikan bahwa kegiatan Pekan Literasi Digital ini sangat penting untuk mendorong peningkatan pengetahuan teknologi dan informasi masyarakat Indonesia. Menurutnya, Literasi Digital merupakan sebuah proses persiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi baru.

"Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan masyarakat yang cerdas dan cakap menggunakan teknologi digital sehingga masyarakat bisa menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab," katanya.

Dia menekankan, pengguna teknologi informasi harus memiliki integritas dan mengetahui etika digital. Menurutnya, tanpa hal tersebut bisa menjadi faktor yang menyebabkan kejahatan siber, penyebaran berita bohong dan kejahatan lainnya.

"Oleh karena itu, pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dengan etika dan nilai-nilai kebenaran tanpa meninggalkan nilai-nilai kebudayaan," terangnya.