Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Suara Parpol -- Pemerintah Menampung Gagasan yang Muncul

PDIP Tolak Wacana Penundaan Pemilu

Foto : istimewa

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak wacana perpanjangan pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah elite partai politik (parpol). "Sebaiknya para elite politik fokus mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa yang muncul akhir-akhir ini seperti kelangkaan minyak goreng yang membuat susah rakyat," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (28/2).

"Sebaiknya para elite politik fokus mencari solusi berbagai permasalahan bangsa, ketimbang sibuk dengan wacana penundaan Pemilu 2024," katanya. Dalam keterangannya, Hasto juga menegaskan, prioritas PDIP saat ini mengatasi berbagai dampak pandemi. Ia juga minta pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri tahu-tempe dan masalah penting lainnya daripada berimajinasi penundaan pemilu.

"Pemerintah dan DPR sudah sepakat menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari 2024," tandas Hasto. Ditambahkannya, penundaan Pemilu 2024 justru akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan parlemen. Ini juga berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Ia pun menegaskan, PDIP tidak sepakat dengan wacana penundaan pemilu tersebut. "Kami minta para elite politik taat pada konstitusi serta tidak mengkhianati semangat reformasi yang telah mengamanatkan pembatasan masa jabatan presiden," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024. Muhaimin berasalan, Pemilu 2024 harus ditunda agar upaya perbaikan ekonomi akibat pandemi tak terganggu.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga mengungkapkan ada aspirasi yang menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan juga mengisyaratkan hal sama. Zulkifli terus terang mendukung wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Alasannya, angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih sangat tinggi.

Bikin Gaduh

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, wacana penundaan pemilu yang dilontarkan elite partai hanya bikin gaduh.

"Wacana penundaan pemilu menjadikan suasana gaduh. Padahal sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum, pemerintah dan DPR terkait hari dan tanggal pemilu. Artinya sudah jelas ada kepastian penyelenggaraan pemilu 2024," katanya.

Dengan begitu, kata dia, tidak relevan lagi mendorong pendundaan pemilu. Apalagi konstitusi menyebutkan pemilu setiap 5 tahun. Jika alasannya stabilitas ekonomi, dia pun mempertanyakan siapa yang menjamin bahwa dua tahun ke depan akan lebih stabil.

"Selain itu, alasan pandemi pun juga tidak pas. Tentu masih ingat bahwa kita menyelenggarakan Pilkada 2020 di masa pandemi. Pada waktu itu argumentasi tetap menjalankan pilkada adalah stimulus ekonomi. Sebetulnya kan kita sekarang punya waktu untuk mempersiapkan Pemilu 2024. Seharusnya semua memberikan dukungan untuk kelancaran Pemilu 2024," tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengutarakan, pemerintah menampung berbagai aspirasi masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Pemilu 2024. "Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung. Pemerintah menampung banyak masukan dari masyarakat dan partai politik.

Namun, Faldo menegaskan pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut. "Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu rencana tersebut," tegasnya.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Agus Supriyatna

Komentar

Komentar
()

Top