PBB Minta Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

New York - Dewan Keamanan PBB, pada Rabu (21/12), mendesak junta Myanmar untuk membebaskan mantan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dalam resolusi pertama mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi sejak kudeta terjadi di sana pada Februari 2021.

Resolusi tersebut menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas keadaan darurat yang sedang berlangsung yang diberlakukan oleh kelompok militer di Myanmar".

Resolusi itu diadopsi dengan dukungan 12 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, di mana Russia, Tiongkok, dan India abstain dalam pemungutan suara. Resolusi itu juga menuntut "segera diakhiri segala bentuk kekerasan" di seluruh Myanmar.

Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya pun meminta junta "untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang," termasuk Suu Kyi, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar.

Peraih Nobel Perdamaian Russia 77 tahun itu telah dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya. Dia dipenjara di Naypyitaw.

Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB sebelum kudeta dan tetap menjadi wakil yang diakui meskipun junta berusaha memecatnya, menyambut baik adopsi resolusi Dewan Keamanan tersebut.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara, dia juga meminta Dewan Keamanan untuk mengambil "tindakan yang lebih kuat untuk memastikan junta militer dan kejahatannya segera berakhir".

Inggris memimpin upaya penyusunan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Myanmar itu.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Kami mendukung rakyat Myanmar. Sudah waktunya junta mengembalikan negara kepada rakyat."

Kehendak Demokratis

Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi penting yang berisi tuntutan junta militer agar segera mengakhiri kekerasan di negara Asia Tenggara itu dan membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Resolusi itu, menjadi yang pertama disahkan PBB mengenai Myanmar sejak negara itu menjadi anggota pada April 1948, juga meminta junta agar segera dan secara konkret menerapkan konsensus lima poin ASEAN dan menghormati kehendak demokratis rakyat Myanmar. Resolusi itu disahkan dengan 12 suara mendukung dan tiga abstain dari Tiongkok, India dan Russia.

Tindakan ini sulit dicapai, kata sebagian dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, karena Tiongkok dan Russia, secara konsisten menentang tindakan kuat terkait krisis Myanmar.

"Hari ini kami mengirim pesan tegas kepada militer bahwa tidak boleh ada keraguan, kami berharap resolusi ini akan diimplementasikan secara penuh," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik resolusi tersebut. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis hari Rabu, Blinken mengatakan pengesahan resolusi itu merupakan langkah penting yang diambil Dewan Keamanan. Tetapi ia menambahkan masih banyak hal yang harus dilakukan.

"Meskipun kami memuji pengesahan resolusi ini, Dewan masih memiliki banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan untuk memajukan solusi yang adil bagi krisis di Myanmar. Dewan Keamanan harus memanfaatkan kesempatan ini," katanya. SB/Ant/and