PBB Minta Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi penting yang berisi tuntutan junta militer agar segera mengakhiri kekerasan di negara Asia Tenggara itu dan membebaskan semua tahanan politik, termasuk pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Resolusi itu, menjadi yang pertama disahkan PBB mengenai Myanmar sejak negara itu menjadi anggota pada April 1948, juga meminta junta agar segera dan secara konkret menerapkan konsensus lima poin ASEAN dan menghormati kehendak demokratis rakyat Myanmar. Resolusi itu disahkan dengan 12 suara mendukung dan tiga abstain dari Tiongkok, India dan Russia.

Tindakan ini sulit dicapai, kata sebagian dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, karena Tiongkok dan Russia, secara konsisten menentang tindakan kuat terkait krisis Myanmar.

"Hari ini kami mengirim pesan tegas kepada militer bahwa tidak boleh ada keraguan, kami berharap resolusi ini akan diimplementasikan secara penuh," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik resolusi tersebut. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis hari Rabu, Blinken mengatakan pengesahan resolusi itu merupakan langkah penting yang diambil Dewan Keamanan. Tetapi ia menambahkan masih banyak hal yang harus dilakukan.
Halaman Selanjutnya....